Fantastis, APBD Malut Defisit Rp 600 Miliar

ILUSTRASI

PAD Ditarget Rp 531 Miliar

SOFIFI-PM.com, Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut tahun 2020 mendatang berpotensi bermasalah. Hal ini, dikarenakan dalam proyeksi anggaran tahun 2020 dari Pemprov Malut terjadi defisit yang tak sedikit yakni senilai Rp 600 miliar lebih. Angka defisit yang cukup fantastis ini disebabkan jarak antara pendapatan dan belanja daerah yang dirancang sangat lebar.

Data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2020 ini terbaca saat Gubernur
Abdul Gani Kasuba menyampaikan ke DPRD Provinsi (Deprov) Malut melalui sidang
paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Malut Muhammad
Abusama, Senin (18/11).

Di
hadapan anggota Deprov Malut, AGK menyampaikan struktur
target Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD 2020
dengan komposisi pendapatan daerah. AGK mengungkapkan, APBD induk 2020
mendatang dirancang senilai Rp 2,8 triliun, belanja daerah Rp 3,4 triliun
dengan rincian belanja tidak langsung dirancang Rp 1,2 triliun lebih, dan
belanja langsung dirancang Rp
2,2 triliun lebih. (Komposisi APBD 2020 selengkapnya lihat grafis).

 “Terkait dengan kondisi umum
pembiyaan daerah, khususnya pada komponen penerimaan pembiayaan dengan perkiraan
SiLPA senilai Rp 30 miliar,
dan bersumber dari pinjaman daerah Rp
500 miliar. Kemudian pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Rp 2 miliar sehingga
penerimaan pembiayaan Netto Rp 528
miliar
rupiah,”ungkapnya.

Ia berharap agara nota keuangan dan
Ranperda APBD tahun 2020 ini dapat ditelaah
dan dibahas bersama antara TAPD dengan DPRD,
untuk selanjutnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama atau sesuai batas
waktu dapat ditetapkan dalam suatu peraturan daerah, untuk menjadi dokumen
acuan bagi pihak-pihak terkait.

Lebih jauh, Gubernur AGK memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2020 sebesar 7 sampai dengan 8 persen. Sedangkan inflasi diperkirakan terkendali pada angka 2 sampai dengan 4 persen. Ekspor non migas ditargetkan pada kisaran 500 juta US dollar, serta PDRB per-kapita atas dasar harga konstan ditargetkan sebesar 21,5 plus minus Rp 1 juta. Selain itu, secara umum daya serap perangkat daerah terhadap anggaran sampai tanggal 31 Oktober 2019, mencapai kurang lebih 65 persen dari total target belanja daerah. “Berdasarkan target indikator makro pembangunan tahun 2020, capaian realisasi pendapatan dan daya serap anggaran sampai 31 Oktober 2020 serta sejalan dengan dengan RKPD tahun 2020  mengajukan pokok-pokok rancangan APBD meliputi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan,” katanya. Hadir dalam paripurna tersebut, Wakil Gubernur Al Yasin Ali bersama pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Malut.  (iel/red)

Komentar

Loading...