TERNATE-pm.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate (Dekot) sementara mendalami usulan dari PT BPRS Bahari Berkesan terkait Ranperda penyertaan modal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus II Penanaman Modal DPRD, Nurlaela Syarif menyampaikan, PT BPRS Bahari Berkesan sudah tidak mendapat suntikan modal di tiga tahun terakhir, tapi masih memberikan dividen atau keuntungan ke Pemerintah Kota Ternate.
“BPRS Bahari Berkesan sendiri sudah memberikan dividen kepada Pemkot. Terakhir itu Rp2,5 miliar yang masuk ke keuangan daerah Kota Ternate,” katanya di kompleks Parlemen DPRD Ternate, Selasa (10/10/2023).
“Kami akan upayakan dorong BUMD ini agar supaya bisa menghasilkan PAD. BPRS menurut kami itu sangat strategis untuk didorong,” sambungnya.
Untuk itu, politikus NasDem itu menambahkan, pihaknya meminta pertimbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nilai penyertaan modal yang dibutuhkan ini. Nanti dilihat, apakah hal itu bisa dapat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sehingga ini bisa disalurkan atau tidak.
Lanjutnya, Ranperda penanaman modal, akan diupayakan agar bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan mendatang ini. Karena dari draft Perda itu hanya di pasal 6 dan beberapa point penjelasan pasal lain yang perlu diperbaiki saja.
“DPRD sudah punya jadwal pembahasan. Kalau pengesahan APBD itu ditanggal 30 November 2023, maka sebelum itu perda tersebut sudah harus dilakukan tahapan satu akhir sampai dengan pengesahan perda dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi nanti, sehingga hal ini bisa menjadi produk hukum daerah,” bebernya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, sorotan utama dalam usulan Ranperda penanaman modal adalah jangka waktu. Dimana untuk skema saat ini hanya diberikan waktu itu 2 tahun dengan besaran Rp 6 miliar. Dibayar secara berangsur. Dan, yang dibutuhkan PT BPRS Bahari Berkesan saat ini berkisar Rp 10 miliyar.
“Tim pansus II penanaman modal DPRD Kota Ternate menawarkan dua skema ke pemerintah yang menurutnya dianggap sangat positif, skema pertama 5 tahun dan yang kedua tidak pakai batas waktu. Terus nilanya apakah Rp10 miliyar atau langsung pada modal dasar itu Rp30 sekian miliyar. Nanti penggolontornya tergantung keuangan daerah,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan