poskomalut.com
baner header

GPM Sebut PT.IWIP Abaikan Aspek K3

TERNATE-PM.com, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia industry, ini tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat aspek aspek k3 yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai komitmen bersama antara perusahaan dan pemerintah.

Namun hal yang terjadi di lapangan tak sesuai dengan komitment, seiring dengan insiden yang terjadi di PT. IWIP yang berlokasi di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), seakan akan tidak ada kepedulian baik dari PT. IWIP sendiri maupun dari pemerintah. Insiden kebakaran di areal tungku/smelter di PT.IWIP ini menandakan kurangnya pemahaman para pekerja serta tidak ada komitment perusahaan terhadap keselamatan dan kesahatan kerja, padahal semakin besar kecelakan kerja maka semakin besar kerugiaan bagi perusahan dalam hal ini PT.IWIP.

Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) melihat Dinas Ketenaga kerjaan provinsi Maluku Utara dan PT IWIP seakan akan tidak peduli terhadap amanah undang undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). padahal pemerintah dan yang berkepentingan dalam hal ini PT. IWIP berkewajiban melaksanakan undang undang serta peraturan yang berlaku demi keselamatan para pekerja.

“Hal ini yang di sampaikan harusnya PT. IWIP lewat Departemen K3 mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan agar kiranya seluruh pekerja dapat memahami resiko dan bahaya diareal yang berpotensi terjadi insiden, serta melakukan protap berupa jalur evakuasi ketika terjadi insiden,” kata ketua Pimpinan Anak Cabamg (PAC) GPM Kecamatan Gane Barat M. Tahir Sahid. M. Ling, kepada Poskomalut.com, Rabu (16/6/2021)

Menurutnya, kecelakaan kerja yang terjadi di PT. IWIP bukanlah hal yang baru, kasus kebakaran di arela tungku/smelter ini merupakan kejadian rentetan yang terjadi di PT. IWIP, sebelumnya terjadi kecelakaan tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa.

“Olenya itu pihaknya mengecam keras kepada PT. IWIP segerah membenah diri agar Insiden K3 bisa diminimalisir,dan memintah pemerintah lewat kementerian ketenagakerja dan dinas ketenagakerjaan Pemprov Malut, segera membentuk tim dan segerah malakukan Audit Investigasi terhadapt aspek K3. Apabilah insiden ini merupakan kesalahan fatal oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT IWIP maka kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan sangsi keras berupa pemberian propert merah atau hitam Kepada PT. IWIP,” tegasnya.

Seraya ia menegaskan, apabilah tuntukan pihaknya ini tidak di indahkan maka atas nama rakyat dan institusi akan menyurat dengan resmi ke Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) dan menuntuk ke komisi Hak Asasi Manusia (HAM).(Sm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: