Hemat Bicara Saol Temuan BPK

Gubernur Didesak Copot Kabid Bina Marga PUPR Malut

Kepala bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Daud Ismail. Foto istimewa.

SOFIFI-pm.com, Pekerjaan peningkatan jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao (hotmix) merupakan satu dari delapan proyek yang masuk dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2022.

Temuan pekerjaan fisik yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku Utara yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero, di antaranya terdapat denda keterlambatan Rp6.841.557.627.27-,, kekurangan volume Rp219.649.480,74-, dari nilai kontrak Rp22.100.000.000-,.

Terhadap delapan temuan itu, BPK merekomendasikan Gubernur Malut agar memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK tiap-tiap paket pekerjaan untuk menghitung potensi kelebihan pembayaran.

Diketahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pekerjaan peningkatan jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao (hotmix) adalah Kepala bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Daud Ismail.

Jurnalis media ini berupaya mengofirmasi kepada Daud Ismail terkait sejumlah temuan BPK tersebut, namun enggan berkomentar. Saat ditemui di sela kegiatan entry metting antara Pemprov Malut dan BPK pada Jumat, 3 Januari pekan lalu, di Room Royal Resto, Kota Ternate, Daud berusaha menghindari awak media.

Dirinya saat dicegat untuk dimintai keterangan memilih berlalu sembari mempersilahkan awak media menanyai perihal temuan BPK ke Inspektoran Malut. Padahal, pekerjaan yang dirinya bertindak sebagai PPK itu terdapat temua tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp11.994.711.164.46-,.

"Nanti ke Inspektorat saja. Saya tara usah," singkatnya sambil berlari-lari kecil meninggalkan awak media.

Sementara, Kepala Inspektorat Maluku Utara, Nirwan MT Ali mengatakan terhadap temuan BPK, semua SKPD pro aktif untuk menindaklanjutinya.

"Sementara inspektorat ada menindaklanjuti hasil temuan BPK semester II terkait belanja modal dan kinerja. Ini baru 28 hari setelah terhitung mereka punya penyerahan laporan. Waktu yang diberikan 60 hari, apakah nanti kita sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atau tidak kalau di sidang berarti diperpanjang lagi," ungkapnya.

Lanjutnya, apabila masih dalam tahap tindak lanjut LHP BPK, tidak bisa langsung justifikasi di media, karena SKPD terkait masih ada ruang untuk pengembalian SKPD.

"Terkecuali sudah masuk ke ranah hukum barangkali. Semua temuan LHP semester dua ditindaklanjuti dan ada yang sudah mulai stor di saiber pungli. Pro aktif semua SKPD, ada yang membawa bukti tanda setoran dan bahkan ada yang administrasi hampir 100 persen sudah selesai," tandasnya.

Disinggung terkait pekerjaan tidak sesuai spesifikasi untuk jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao, dirinya mengatakan tidak bisa menjelaskan teknis dari perencanaan proyek tersebut.

Ia menerangkan, LHP BPK yang sudah dikeluarkan pada Desember 2022 lalu sifatnya final. Dan, tugas Inspektorat Maluku Utara adalah tindaklanjuti laporan tersebut.

"Saya tidak boleh bicara teknis. Itu bukan wilayah saya. Mereka (PPK) juga tidak bisa jawab, karena sudah jadi temuan LHP BPK dan itu sudah wilayah saya. Maka tugas saya menindaklajuti temuan itu," tandasnya.

Terpisah, Praktisi Hukum Agus R Tampilang mendesak Gubernur KH Abdul Gani Kasuba (AGK) mencopot Daud Ismail dari jabatannya, karena terkesan menghindar dari tanggung jawab dengan mimilih lebih hemat bicara di media terhadap pekerjaan yang kekurangan spesifikasi.

Menurut Agus, sebagai pejabat publik, Daud seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dugaan proyek bermasalah.

"Menghindar dan tidak mau memberikan keterangan terkait dengan delapan proyek tersebut sebenarnya ada apa?," tanya Agus saat dikonfimasi, Senin (6/2/2023).

Agus menduga, PPK pekerjaan jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao itu menyembunyikan sesuatu, sehingga menghindar dari pertanyaan media.

Seharusnya kata Agus, Daud Ismail memberikan keterangan kepada publik agar tidak ada kecurigaan terhadap kinerja PUPR Malut. Pasalnya, delapan proyek yang masuk dalam LHP BPK dengan nilai cukup fantastis yakni Rp117 miliar.

"Kalau Daud Ismail sengaja tutup mulut itu berati ada dugaan yang disembunyikan, dan dilakukan," cetusnya.

Agus juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polda dan Kejati Malut menyelidiki temuan BPK agar dugaan penyalahgunaan wewenang dapat diungkap.

Sekadar diketahui, pekerjaan jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao (hotmix) progres pekerjaannya sudah 100 persen.

Komentar

Loading...