poskomalut.com
baner header

Gubernur Malut Tanggapi Santai Sikap Pemda Halut

AGK Persilahkan Gugat dan Lapor ke Presiden

SOFIFI-PM.com, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) menanggapi datar, mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) untuk menggugat ke Mahkamah Agung  (MA). Pernyataan ini disampaikan AGK setelah mengetahui upaya Pemkab Halut akan menggugat Pemprov, Pemkab Halbar dan Kemendagri sudah final.

Sebelumnya, ada  orasi bupati Frans Manery kepada masyarakat Kao Teluk saat aksi unjuk rasa, Sabtu (22/2), tidak ada satupun desa yang keluar dari Halut. Karena itu, Pemkab Halut bakal sudah menyiapkan dua langkah hukum.

Dimana Bupati mengatakan, Pertama, melakukan judicial review atas Permendagri 60 tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA). Kedua, akan menggugat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), dan Pemkab Halbar.

 Gubernur Abdul Gani Kasuba saat dikonfirmasi sejumlah wartawan mengatakan, sebelum pemendagri 60  diterbitkan, sudah ada kesepakatan dua daerah Halbar dan Halut sehingga sekarang jika pemkab mau ajukan  silahkan itu adalah hak. “Sekarang dorang mau gugat, silahkan itu dong pe hak mau ke mana ke Presiden terserah,” ujarnya.

Disentil kesepakatan, AGK mengaku sangat jelas dua bupati sudah ada dalam dokumen, sehingga tidak ada masalah. “Tapi pecahan yang masuk di sana itu sesuai KTP bagi saya tidak ada masalah nanti ngoni baku lapor sudah,” ungkapnya.

Menyangkut dengan gugat Pemendagri  60 ke MA. Gubernur menegaskan,kesepakatan itu dari bawa,  bukan dari atas. m “Memang ada Desa yang belum resmi ke Halut sehingga terapkanlah Desa,” pungkasnya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: