Ini Penyebab Lambatnya Evaluasi APBD P Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya.

TERNATE-pm.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi menjelaskan penyebab belum ada realisasi evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 milik kabupaten/kota.

Kepela Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya mengatakan pemerintah provinsi selalu merespon dokumen APBD Perubahan kabupaten/kota. Hanya saja, pemerintah kabupaten/kota lambat dalam menyampaikan hasil pengesahan APBD Perubahan.

"Mereka (kabupaten/kota) proses APBD nya lambat," singkatnya.

Seperti halnya Pemerintah Kota Ternate yang mengaku sudah memasukkan pengesahan ABPD ke Pemprov, namun oleh Ahmad Purbaya dilakukan pengecakan belum ada.

"Setelah saya cek ternyata belum ada. Karena ada empat kecamatan yang belum rampung," kata Purbaya saat ditemui media ini di Kediaman Gubernur Malut, Takoma Ternate, Kamis (10/11/2022) kemarin.

Ia mengaku dalam penyeusian evaluasi ABPD pemerintah provinsi tetap besandar pada ketentuan.

"Kalau sudah dimasukan, nanti argo sudah mulai jalan selama 14 hari," tuturnya.

Tahapan selanjutnya, ada penyesuaian atas hasil evaluasi pemerintah provinsi. Setelah itu kabupaten/kota memasukkan hasil evaluasi provinsi kemudian diterbitkanlah no rekening.

"Supaya apa yang provinsi sampaikan itu dilakasanakan. Jangan nanti rekomendasinya lain bikin lain," tandasnya.

Lanjutnya, pemerintah provinsi bisa mengambil sikap tegas atas tidak maksimalnya kabupaten/kota dalam memproses APBD Perubahan.

"Provinsi bisa tegas, tapi banyak APBD yang akan tara bisa jalan, karena sudah melewati waktu evaluasi," tukasnya.

Komentar

Loading...