Kaban BPKAD Malut Sampaikan Skema Bayar Utang Pihak Ketiga 

Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya.

SOFIFI-pm.com, Hutang pihak ketiga di masing-masing OPD di Lingkup Pemprov Malut masih belum terselesaikann. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara rencananya merekon seluruh OPD.

Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya mengatakan, rekon ini dengan tujuan agar mengetahui jumlah utang yang harus dibayar.

Setelah direkon, utang masing-masing OPD akan diserhakan ke inspektorat untuk direviw.

Hasil reviw kemudian disampikan ke Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan, bahwa utang tersebut akan dibayarkan mendahului APBD Perubahan.

Dan, akan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) gubernur terkait penetapan utang pihak ketiga yang dibayarakan.

“Sebelum SK gubernur diterbitkan, harus ada persetujuan dari DPRD terkait pembayaran hutang mendahului APBD Perubahan," tutunya, Kamis (12/1/2023).

Setelah ditetapkan SK Gubernur, BPKAD akan membayar setelah DPA-nya dicetak, paling cepat akhir Februari atau paling lambat akhir Maret 2013 akan dibayarkan.

Dirinya berharap prosesnya berjalan baik agar pada awal Februari atau Maret utang OPD sudah dibayar.

Komentar

Loading...