SOFIFI-pm.com, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Grup Discussion (FGD) sekaligus pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Kamis (13/3/2024).
Kegiatan digagas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara itu digelar di Batik Hotel, Kota Ternate, dibuka secara resmi Sekrprov Malut, Samsuddin A Kadir.
Narasumber FGD tersebut, yakni Kepala BPS Maluku Utara dan Kepala Bappeda Malut. Pesertanya dari partai politik, akademisi dan insan pers.
Sekprov Malut, Samsuddin A Kadir mengatakan skor Indeks Demkorasi Indoensia (IDI) sangat rendah, sehingga FGD sangat penting digelar. Terutama adanya Pokja yang dibentuk, dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan IDI Maluku Utara.
“Karena indeks demokrasi juga menjadi indikator utama kinerja gubernur,” kata Sekda.
Sementara, Kepala Kesbangpol Malut, Armin Jakaria mengatakan, dasar digelarnya FGD dan pembentukan Pokja merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) no 52 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerinta tahun 2024.
Kedua, putusan Menkopolhukam no 16 tahun 2024 tentang Indeks Demokrasi Indonesia. Ketiga, surat edaran bersama Mentri Bappenas dan Mendagri ditindaklanjuti dengan instruksi no 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusuan RPJPD 2023-2024
“Memang kegiatan ini semula menjadi tanggung jawab BPS. Namun, tahun ini sesuai kesepakatan bersama kegiatan FGD dan pembentukan Pokja dikembalikan ke pemerintah daerah,” ungkap Armin dalam sambutanya.
Lanjutnya, tujuan kegiatan tersebut, menjadi wadah atau tempat membahas pelaksanaan dan perbaikan untuk meningkatkan indesk demokrasi di daerah khususnya provinsi Maluku Utara.
“Kita tahu, rilis yang dikeluarkan BPS, IDI Maluku Utara paling terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita membentuk Pokja dalam rangka mendukung peningkatan IDI Maluku Utara,” tukas Amrin.
Tinggalkan Balasan