poskomalut.com
baner header

Kuad; Peserta Kampanye Hanya 50 Orang

TERNATE-PM.com, Sesuai dengan tahapan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate telah menentukan jadwal kampanye bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2020 pada 26 September mendatang.

Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Ternate Kuat Suwarno saat dikonfirmasi menyampaikan, penentuan tempat kampanye dilakukan berdasarkan daerah pemilihan, maka secara otomatis akan ada pembagian jadwal dari partai yang ditetapkan oleh KPU terkait dengan daerah pemilihan.

“Tempatnya ditentukan secara mandiri oleh bakal calon yang bersangkutan, sepanjang tidak keluar dari wilayah daerah pemilihan yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan dari KPU,” ungkap Kuad.

Kata dia, pada tanggal 26 September di hari pertama bakal pasangan calon yang mendapatkan jadwal semisalnya seperti di Ternate Selatan maka silahkan tim kampanyenya melakukan kampanye dengan metode apa, yang penting wilayahnya tetap di Ternate selatan.

“Saat kampanye yang ditetapkan sedang berlangsung, maka tim bakal calon yang lain tidak bisa masuk di wilayahnya itu,” katanya

Kuad bilang, disaat kampanye berlangsung, peserta kampanye tatap harus mengikuti protap kesehatan, tidak bisa melebihi dari 50 orang, karena KPU tetap mengacu pada ketentuan kampanye. Seperti APK yang telah ditetapkan, persediaan cuci tangan, hand sanitizer, dan masker, namun jika masih ada yang tidak mematuhi protokol tersebut harus dibubarkan.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan juga menegaskan bahwa, di dalam peraturan KPU nomor 6 dan peraturan KPU nomor 10 telah diberikan ketegasan bahwa para peserta kampanye yang berhak mengikuti kampanye hanyalah 50 orang. Sementara untuk rapat umum terbuka, maksimal 100 orang.

“Jadi bawaslu tetap memperhatikan dan mengacu pada peraturan KPU nomor 10, ketika di saat kampanye kemudian kapasitasnya lebih dari 50 maka bawaslu akan ambil tindakan untuk membubarkan kampanye tersebut,” ungkapnya

Dia menambahkan, dalam peraturan protokol kesehatan juga telah diatur dalam PKPU, maka sudah pasti menjadi objek yang harus diawasi oleh Bawaslu dan jejaringnya. “Yang pertama dilakukan peneguran untuk mengurangi masa kampanye, tetapi ketika masa tidak mau maka kami berkoordinasi dengan pihak  kepolisian untuk membubarkan kegiatan kampanye tersebut,” tandasnya.(agh/red)

 



Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: