Kuasa Hukum Sarman Saroden Ragukan Hasil Audit BPKP

M Bahtiar Husni (Aul/poskomalut).

TERNATE-pm.com, Mantan Direktur PT Alga Kastela Berkesan, Sarman Saroden bakal menjalani persidangan kedua terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana penyertaan modal pemerintah Kota Ternate ke perusahan daerah tersebut.

Pada Rabu 06 Desember 2023, Sarman bakal menjalani persidangan kedua di PN Ternate dengan agenda pembuktian saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, Sarman ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara beberapa bulan lalu dan telah melewati sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Namun, penetapan Sarman Saroden sebagai tersangka kemudian dianggap cacat prosedural, karena tidak berdasarkan mekanisme sehasrunya.

Hal ini menyusul hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara senilai Rp1,2 miliar dianggap keliru. BPKP diketahui dalam proses audit tidak menggunakan dokumen resmi PT Alga Kastela Berkesan.

"Selaku kuasa hukum, kami tentu menghargai proses hukum yang berlangsung. Tapi, saya sampaikan bahwa sebenarnya kline kami ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana dalam hal tindak pidana korupsi. Itu karena selama ini belum ada rapat umum pemegang saham dari PT Alga, sehingga belum ada putusan kline kami ini berhenti atau tidak dari perusahaan," ungkap kuasa hukum Sarman Saroden, M. Bahtiar Husni, Senin (4/12/2023).

Selain itu bahtiar menuturkan, sejauh ini belum ada bukti asli dari PT Alga yang disita. Sehingga berdampak pada hasil audit BPK, karena dasar tersebut pihaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Proses persidangan sementara sedang berlangsung.

"Olehnya itu, kami sangat berharap supaya ini bisa dilihat lebih jeli oleh pihak majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate,"cetusnya.

Bahtiar menjelaskan, karena hasil audit dianggap keliru, maka pihaknya meragukan proses penetapan tersangka dari Kejati Malut. Ini menyangkut alat bukti dokumen miliki PT Alga disita penyidik sampai dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami tentunya pertanyakan penetapan klien kami sebagai tersangka, ini menggunakan dokumen yang mana, sebab dokumen asli milik PT Alga belum juga disita. Makanya dikesempatan ini kami bakal melakukan proses permintaan audit ulang, namun harus melalui mekanisme dari pihak PTUN. Sebagai kuasa hukum kami tentu bakal membuktikan hal tersebut pada saat persidangan di PN Ternate nanti," tegas Bahtiar.

Diketahui, pada 2019 Pemerintah Kota Ternate gelontorkan anggaran Rp5 miliar ke Perusda Bahari Berkesan. Anggaran itu lalu dibagi ke tiga anak perusahaan, yakni PT BPRS Bahari Berkesan senilai Rp1 miliar, PT Alga Kastela senilai Rp1,2 miliar,  dan Apotek Bahari Berkesan Rp1,8 miliar.

Komentar

Loading...