LIN Pertanyakan DPMD Morotai Soal Dana BUMDes

Ilustrasi Bumdes

MOROTAI-PM.com, Lembaga Investigasi
Negara (LIN) Kabupaten Pulau Morotai, mempertanyakan kenapa sampai dana Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2017, 2018 dan 2019 masih berada di rekening BUMDes.

“Anggaran
BUMDes itu bersumber dari APBN yang melekat di kementerian desa, ada dana BUMDes
tahun 2017 dan 2018 belum dicairkan hingga tahun 2019. Dana itu melekat di Dana
Desa dan sampai sekarang masih terparkir di rekening BUMDes. Apa bisa DD bisa
ditahan, dan apa dasar hukumnya,” kata Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN)
Kabupaten Pulau Morotai, Sarman Sibua.

Sarman
mempertanyakan, dasar hukum yang dipakai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(DPMD) Kabupaten Morotai, sehingga membiarkan anggaran ratusan juta terparkir
di rekening BEMDes.

Menurutnya,
dana desa yang berada di rekening BUMDes perdesa dari tahun 2017 dan 2018
berfariasi, mulai dari Rp 100 juta, Rp 200 juta hingga Rp 400 juta lebih.
Dengan demikian, anggaran tersebut sangatlah besar, sehingga harus
dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Jika
dana itu sudah bergeser dari rekening desa ke rekening BUMDes, bagaimana pula
sistem pertanggungjawabannya ke pemerintah daerah. Apakah laporan
pertanggungjawaban kegiatan dan anggarannya sudah selesai atau laporannya hanya
sebatas desa telah menggeser anggaran itu ke BUMDES,” jelasnya.

Dirinya juga mempertanyakan pola laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Karena biasanya, jika penyerapan anggaran di tahun 2017 tidak maksimal, akan berpengaruh pada realisasi anggaran dana desa di tahun berikutnya. (red)

Komentar

Loading...