poskomalut, UPT Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara menegaskan komitmen efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan saat peringatan HUT ke-81 RI di halaman Kantor BPJN Maluku Utara, Ternate, Senin (17/8/2026).
Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, yang membacakan amanat Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, setiap alokasi dana publik harus memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
“Setiap rupiah pembangunan harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Belanja harus efisien, terarah, dan terukur. Pemborosan dan kebocoran harus kita cegah,” ujarnya.
Menurut Abdul Hamid, perencanaan yang matang menjadi kunci agar aset publik yang dibangun benar-benar berfungsi. Hal itu diyakini mampu mendorong investasi, menekan biaya ekonomi, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan angka ICOR.
“Tujuannya tetap untuk rakyat: biaya ekonomi yang lebih rendah, kesempatan usaha yang lebih luas, dan pertumbuhan yang lebih produktif. Yang kita cari bukan proyek yang paling besar, melainkan manfaat yang paling besar bagi rakyat,” tegasnya.
Ia menegaskan jabatan dan kewenangan bukan hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Integritas terlihat dari keputusan sehari-hari. Menjaga uang rakyat, menjaga mutu pekerjaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan berani mengatakan tidak kepada penyimpangan,” katanya.
Di kesempatan yang sama, jajaran PU Malut juga menyampaikan doa untuk warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi dua hari lalu.
“Di tengah rasa syukur ini, hati dan doa kita bersama saudara-saudara di NTT. Semoga diberi keselamatan dan keadaan segera pulih,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan