TERNATE-PM.com, Jika sejumlah tokoh pemekaran Provinsi Maluku Utara mewacanakan pembentukan otonomi khusus (Otsus), hal berbeda justru dilakukan oleh MPW Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara. Ormas pimpinan Santrani Abusama itu, langsung tancap gas merespon dinamka ini dengan menggelar dialog melibatkan kalangan kampus.  

Langkah MPW ini sebagai bentuk penguatan terhadap RUU Daerah Kepulauan, Pemuda Pancasila (PP) Malut. PP kemudian menjalin kerjasama dengan dunia Kampus khususnya pusat penelitian pembangunan ekonomi FEB Unkhair menyelenggarakan dialog public sebagaimana tema yang telah dibahas. Dialog dilaksanakan di   Aula FEB Unkhair Ternate, menghadirkan pemateri antara lain, Dr Mohtar Adam, Kepala Bappeda provinsi Malut, Sekretaris PP Malut, Irfan Hasanudin dengan moderator  Nurdin Muhamad.

Mewakili Ketua MPW PP
Malut, Ikhi Sukardi Husen (Wakil Ketua), membuka kegiatan dialog dan
menyampaikan komitmen tinggi  PP
untuk  mendesak pemerintah pusat segera
menyelesaikan RUU DK dengan mempertimbangkan kekhususan daerah kepulauan.

PP mengajak komponen dan
kelompok strategis lainnya di Malut agar bersama sama menekan pemerintah untuk
menetapkan RUU menjadi UU agar masyarakat Malut yg mayoritas berdomisili di
gugus pulau dapat menikmati kesejahteraan.

PP sebagai ormas membuka diri bagi pihak lainnya khususnya kampus agar ke depan dapat terjalin kerjasama yang erat dalam memberikan gagasan-gagasan  terkait pembangunan Malut. Semua hasil dialog publik hari ini akan dibawa ke rekomendasi MUBES X PP di Jakarta akan dating. PP Malut juga akan menindaklanjuti kegiatan ini degan menyelenggarakan SEMINAR NASIONAL DAERAH KEPULAUAN Desember 2019 nanti. (red)