Muhajirin ‘Bingung’ Ada Kucuran Dana Pembangunan Rumdis Kejaksaan

Progres pekerjaan rumah dinas kejaksaan. (Foto: Nula_poskomalut).

TERNATE-pm.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate sepertinya tidak terlalu mengetahui pembangunan rumah dinas kejaksaan yang dianggarkan sebesar Rp5,8 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ole pemerintah kota.

Ini dikuatkan dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy kepada awak media di sela-sela rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS Senin 24 Juli 2023 kemarin.

Muhajirin mengaku belum mengetahui pasti terkait pembangunan rumah dinas kejaksaan. Ia menyebut pembangunan rumah dinas lembaga korps Adhyaksa tersebut tidak semuanya disetujui DPRD.

Meski begitu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu tidak mau menerangkan secara jelas rumah dinas mana yang disetujui pembangunannya oleh DPRD Kota Ternate.

“Ada perumahan yang belom harus dibangun, ada yang sudah. Tapi itu yang torang (kami) mau lihat, yang mana yang dibangaun, yang disetujui yang mana. Itu yang (tong) kami bolom (belum) pastikan,” ucapnya.

“Maksudnya ada yang disetujui dan ada yang tidak,” sambungnya menimpal pertanyaan wartawan meminta penjelasan rumah dinas mana yang sudah disetujui.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Ternate ternyata tidak hanya mengutamakan pembangunan dinas dan mes pegawai kejaksaan senilai 5,8 miiar yang progres pekerjaanya hampir mencapai 70 persen. Tapi, juga menggelontorkan anggaran Rp3,3 miliar untuk pekerjaan pembangunan kantor pengelolaan rusunawa dan pagar rusunawa kejaksaan.

Total Pemerintah Kota Ternate menguras anggaran senilai 9,2 miliar untuk pekerjaan fisik di lembaga vertikal itu. Semuanya bersumber dari APBD Kota Ternate 2023.

Adapun, rincian tiga item kegiatan fisik untuk Kejari Negeri Ternate; pemabangunan lima unit rumah dinas dan mes pegawai senilai Rp5,8 miliar; pembangunan kantor pengelolaan rusunawa kejaksaan Rp1,9 miliar; dan pembangunan pagar rusunawa kejaksaan Rp1,4 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib dihubungi media ini baik via aplikasi pesan singkat maupun wawancara langsung, namun enggan memberikan keterangan.

Selanjutnya, jurnalis media ini berupaya mengonfirmasi langsung Kepala Beppelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Perpustakaan Hukum Uknhari Ternate, Kamis 20 Juli 2023 kemarin, namun tidak ingin memberikan keterangan terkait tiga item pekerjaan tersebut.

Terpisah, Praktisi Hukum Agus Salim R Tampilang ikut menyoroti pembangunan rumah dinas dan mes pegawai Kejaksaan Negeri Ternate.

Menurut Agus anggaran yang hampir menyentuh 10 miliar itu pasti diusulkan melalui OPD terkait, kemudian mendapat persetujuan dari Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Selanjutnya dibahas dan mendapat persetujuan DPRD.

"Kenapa anggota DPRD ikut menyetujui padahal ada hal lebih penting, seperti kebutuhan dasar di tiga kecamatan terluar," tandas Agus kepada media ini, Jumat 21 Juli 2023 lalu.

Agusnya juga menduga ada motif lain di balik pembangunan rumah dinas kejaksaan.

Kata Agus, seharusnya pemerintah kota di bawah kepimimpinan Tauhid Soleman tidak menganggap pembangunan rumah dinas kejaksaan sesautu yang biasa seperti dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun, lebih rasional atau masuk akal adalah merealisasikan program sesuai kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun, sesuai penelusuran media ini, proyek dengan nomenklatur program penunjang urusan pemerintahan daerah ini progresnya sudah hapir mencapai 70 persen. Anehnya, paket ini tidak sesuai lokasi pekerjaan yang termuat dalam LPSE Kota Ternate.

Pada laman LPSE Kota Ternate, proyek ini dialokasikan dalam APBD 2023 dengan nilai pagu Rp6 miliar yang dikerjakan CV. Empat Mawar Khuleyevo. Waktu pekerjaannya 180 kalender dan lokasinya di Kelurahan Kalumata.

Komentar

Loading...