Nakes ASN Disanksi, Pemprov Enggan Copot Plt Dirut RSUD CB

Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Samsudin A. Kadir.

SOFIFI-pm.com, Unjuk rasa tenaga kesehatan RSUD CB dengan memboikot aktivitas ruang IGD pada Sabtu 21 Januari kemarin rupanya mendapat reaksi keras dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Reaksi itu berupa ancaman kepada para nakes ASN yang sejauh ini terus ikut berdemonstrasi menuntut hak TTP mereka selama 15 bulan belum terbayarkan oleh manejemen RSUD CB.

Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Samsudin A. Kadir mengatakan pemerintah akan mengambil langkah pemberian sanksi terhadap para nakes, sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang ASN.

"Pertama, melanggar Undang-undang terkait larangan demo di areal terlarang. Kedua, ini merugikan masyarakat. Kita akan lakukan sesuai kode etik pegawai negeri," tegasnya, usai rapat bersama DPRD Malut di Sahid Bela Hotel, Ternate, Minggu 22 Januari malam.

Disentil terkait TTP, sekda menerangkan keterlambatan itu bukan kesengajaan, namun sesuai dengan pendapatan rumah sakit yang dalam pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Di mana RSUD CB secara mandiri mengatur pengelolaan keuangannya, tidak lagi bergantung pada pemerintah provinsi.

Samsudin meminta kepada para nakes yang menuntut tunjangan mereka terbayarkan harus diimbangi dengan palayan kesehatan yang baik terhadap pasien.

"Kalau tidak mau kurang pendapatan, lakukan pelayanan yang baik. Terima orang sakit kalau ada tempat tidur masukkan ke dalam. Supaya ada pendapatan," beber sekda.

Sementara, terkait tuntutan para nakes yang miminta Plt Direktur Utama RSUD CB, Samsudin menyebut hal itu tidak bisa dipenuhi, karena menurutnya, dr. Alwiah Assagaf tidak melakukan kesalahan.

"Direktur kan menegakkan pertauran yang mengatur tentang predensial. Masa orang diberhentikan karena menegakkan aturan. Yang logis saja. Dia (direktur) melanggar apa?," tanya Sekda.

Komentar

Loading...