Nita Disebut Masih Sah Sandang Gelar Boki

Perangkat adat kubu Nita Budhi Susanti saat jumpa pers. Foto (Vhir).

TERNATE-pm.com, Perangkat adat dari kubu mantan istri mendiang Sultan Mudaffar Sjah, Nita Budhi Susanti angkat bicara terkait kedatangan mereka di Ternate.

Kedatangan Nita bersama dua putera kembarnya itu disebut hanya untuk ziarah makan almarhum Sultan Mudaffar Sjah. Selain itu juga untuk mengobati kerinduan rakyat terhadap Nita dan dua putera kembarnya yang dianggap sebagai penerus sah mendiang Sultan Mudaffar Sjah.

Selanjutnya, perangkat adat yang menginginkan kedatangan Nita juga mengklaim mayoritas masyarakat adat Kesultanan Ternate mendukungnya bersama dua putera kembar.

Putra kembar yakni, Ali Mohamad Tajul Mulk Putra Mudaffar Sjah dan Gajah Mada Satria Nagara Putra Mudaffar Sjah, diklaim sebagai Kolano Madoru atau penerus tahta Kesultanan Ternate berdasarkan Jaib Kolano (hak veto) dan surat wasiat Sultan Mudaffar.

Klaim ini disampaikan Ilyas Bayau, Tulilamo kubu Nita didampingi sejumlah perangkat adat lainnya dalam jumpa pers di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Rabu (15/3/2023) malam.

Karena dukungan itulah, Ilyas yang mengaku menginginkan dan mempersiapkan kedatangan Nita, menganggap bahwa perangkat adat Sultan Hidayatullah Sjah hanyalah menduduki bangunan kadaton bukan Kesultanan Ternate.

"Kalau kita berbicara dalam konteks kerajaan atau negara, itu ada persyaratan utama yaitu sebuah kerajaan atau negara itu ada pemimpin, ada wilayah dan ada rakyat bala kusu se kano-kano apakah mereka mempunyai bala kusu se kano-kano?," ujar Ilyas.

Ilyas menjelaskan, jika berbicara tentang masyarakat adat Kesultanan Ternate atau bala kusu se kano-kano maka konteksnya ada pada heku 12 soa dan cim 11 soa sebagai pilar utama.

Untuk itu, dia mempertanyakan apakah Kesultanan Ternate yang dimpimpin Sultan Hidayatullah Sjah memiliki dukungan dari seluruh masyarakat adat tersebut.

"Kalau mereka tidak memiliki itu jangan mereka berbicara tentang kesultanan, mereka cuma konteks tinggal di kadaton, bukan kesultanan. Nah itu yang dipercaya oleh masyarakat adat, sehingga jangan membawa-bawa nama kesultanan," terangnya.

Ia juga menepis pernyataan perangkat adat Kimalaha Marsaoly dari Sultan Hidayatullah Sjah, yakni Akbal Puram yang menyatakan gelar Boki (Permaisuri) tak lagi layak disandang kepada Nita Budhi Susanti termasuk gelar Wali Kolano yang dinilai melanggar hukum.

Ilyas mencontohkan sejarah Boki Nukila, salah satu permaisuri Sultan Ternate di masa lampau juga pernah menyandang gelar tersebut, meski setelah Sultan mangkat dan Nukila pun telah menikah lagi.

"Boki Ratu Nita itu nama yang sudah melekat sejak mendiang Sultan mengeluarkan surat wasiat. Karena surat wasiat itu berdasarkan Jaib Kolano, dan Jaib Kolano itu petunjuk gaib, sehingga nama itu secara otomatis melekat pada diri Boki walaupun sudah kawin tetap Boki Ratu itu melekat sama dengan Boki Nukila," jelas dia.

Ilyas turut mempertanyakan dasar hukum dari sikap perangkat adat dari Sultan Hidayatullah Sjah yang mempersoalkan kedatangan Nita bersama putra kembarnya ke Ternate.

Selaku pihak penanggung jawab kedatangan Nita dan putra kembar, Ilyas menyebutkan, tidak ada larangan bagi warga negara untuk pergi kemana saja di negerinya sendiri. Apalagi, Nita merupakan simbol kesultanan yang memiliki masyarakat adat.

"Apalagi boki adalah simbol kerajaan yang mempunyai bala kusu se kano-kano itu adalah fakta, baik fakta hukum maupun fakta riil," cetusnya.

Disamping itu, ketika ditanya soal spanduk bernada provokasi mengarah kepada Sultan Hidayatullah Sjah yang terpajang di pagar PAM Ake Gaale Kota Ternate, Ilyas mengaku tidak tahu menahu soal itu.

Sebab, belakangan ini saat kunjungan Nita dan putra kembarnya ke Ternate pada, Minggu 12 Maret lalu hingga hari ini pihaknya hanya memasang tiga buah baliho ucapan selamat datang.

"Kalau ada spanduk-spanduk bernada ekstrim, itu bukan kami, yang jelas bahwa itu bukan dari kami. Karena kami mulai dari acara penjemputan, sampai acara ritual sampai sunatan itu adalah acara yang suci, kami tidak mau dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan masyarakat banyak," tukas Ilyas.

Komentar

Loading...