Oknum Anggota DPRD Ternate Bantah Dituduh Selingkuh

Ilustrasi.

TERNATE-pm.com, Anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Ridwan Lisapaly angkat bicara terkait tuduhan perselingkuhan dirinya.

Ridwan Lisapay memberikan bantahan hukum melalui pengacaranya, Sahidin Malan.

Sahidin menjelaskan, tuduhan dari Itin Latif yang tak lain istri sah kliennya itu, tidak bisa disebutkan sebagai kasus perselingkuhan karena tak miliki bukti yang kuat.

Sementara faktanya, saat penggrebekan yang dilakukan Itin di rumah salah seorang perempuan berinisial D, ikut dituduh sebagai selingkuhan kliennya pada, Senin 9 Januari 2023 lalu, Ridwan jelas-jelas tidak berada di lokasi kejadian.

"Fakta yang sebenarnya yang klien kami berada di gedung DPRD dan hanya pada saat itu yang bersangkutan menitipkan anaknya dan berangkat tugas, kemudian akan kembali mengambil anaknya lagi. Tapi sebelum kembali sudah ada peristiwa itu," jelas Sahidin, Minggu (15/1/2023).

Sahidin juga membantah beredarnya informasi dibeberapa media massa yang menyebutkan bahwa saat kejadian penggerebekan, kliennya sempat melarikan diri lewat pintu belakang.

Informasi yang sangat disesalkan karena ketidakbenarannya ini, kata Sahidin, perlu diluruskan. Apalagi tuduhan perselingkuhan harus dibuktikan bahwa ada dua orang berselingkuh yang tertangkap basah bersama di suatu tempat.

"Tidak gampang kita menyatakan orang melakukan perselingkuhan sementara yang bersangkutan tidak mungkin melakukan perselingkuhan dengan membawa anaknya. Itu hal yang mustahil terjadi," terang dia.

Pihaknya kata Sahidin, sudah mengantongi cukup bukti yang dapat mematahkan tuduhan perselingkuhan ini. Seperti beberapa dokumentasi kliennya yang sedang melaksanakan tugas kantor saat kejadian penggerebekan.

"Kita memiliki bukti-bukti yang cukup bahwa pada saat peristiwa yang bersangkutan berada di gedung DPRD dan sedang foto bersama dengan beberapa anggota DPRD yang berada di sana, dan kita memiliki bukti itu," bebernya.

Anggota Peradi Kota Ternate ini pun meminta agar persoalan yang dialami kliennya ini perlu dicermati lebih dalam oleh partainya, dalam hal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ternate.

Menurutnya, PKB harus melihat persoalan ini secara hukum sehingga tidak gegabah mengambil satu tindakan yang menganggap bahwa yang kliennya telah mencederai nama baik partai.

"Dari sisi hukum yang klien kami tidak menciderai nama baik partai. Ini hanyalah alibi yang dibangun seakan-akan yang bersangkutan melakukan perselingkuhan. Kami mohon dari partai kebangkitan bangsa juga jeli melihat persoalan ini agar tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan klien kami," harapnya.

Jika sikap PKB pada akhirnya mengambil keputusan yang dinilai telah merugikan kliennya, Sahidin memastikan bakal menempuh jalur hukum. Karena, tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepada kliennya sangat jelas tidak terbukti secara hukum.

"Harus dibuktikan secara hukum dulu bahwa apakah perbuatan klien kami itu benar perselingkuhan atau tidak dan apakah perselingkuhan yang dituduhkan kepada klien kami itu dapat dibuktikan secara hukum atau tidak. Kalau sepanjang itu tidak dapat dibuktikan secara hukum maka kami memohon agar partai kebangkitan bangsa tidak mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan klien kami," tegasnya.

Dia kembali berharap agar jika masalah ini membuat kliennya sampai terseret ke pelanggaran ADR/ART sebagai kader PKB, maka sebaiknya melalui mahkamah partai atau semacamnya terlebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap kliennya.

"Jika yang bersangkutan tidak pernah terbukti melanggar sesuai keputusan mahkamah partai maka kami mohon partai kebangkitan bangsa tidak mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan klien kami," tukas Sahidin.

Komentar

Loading...