PAD Sektor Retribusi Jongkok, Begini Respon Kadishub Ternate

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasim. Foto (Vhir).

TERNATE-pm.com, Dinas Perhubungan Kota Ternate berencana menambah zona retribusi.

Menyusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi terus jongkok atau tidak mencapai nilai target yang digarap.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasim kepada awak media mengatakan, dari seluruh objek PAD yang dibebankan, retribusi parkir tepi jalan menjadi prioritas.

Dalam satu tahun, angka ditagetkan sebesar Rp6 miliar dari 13 titik parkir yang menjadi fokus penarikan PAD, sulit dipenuhi.

“Selain keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) 13 titik, kami butuh penambahan zona dan revisi perda,” ucapnya.

Dirinya menyebtukan, tarif parkir tepi jalan umum yang termuat dalam Perda 13 masih Rp1000. Selanjutnya, upaya revisi untuk menaikkan nilai tarif retribusi.

“Kami coba tingkatkan dengan model progresif di titik-titik tertentu, sehingga bisa mendongkrak PAD,” tuturnya.

PAD Kota Ternate pada sektor retribusi selalu tidak mencapai target kemudian menjadi perhatian Pansus DPRD Kota Ternate.

Sebelumnya, Ketua Pansus DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan bahwa, lembaga legislatif memiliki tugas pengawasan, maka akan mengevaluasi bagaimana pertanggungjawaban APBD tahun 2022 Pemkot.

"Apakah itu terimplementasi secara baik atau tidak," ujarnya, Selasa 14 Maret 2023 lalu.

Kata Nurlaela, dari hasil pemantauan sekilas pada saat laporan pertanggungjawaban Wali Kota Ternate, menjadi fokus DPRD ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana dalam capaian pada 2022 hanya berkisar 60 persen lebih.

"Artinya kita akan sinkronkan dengan dokumen-dokumen yang lain. Misalnya target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022 itu berapa, kita lakukan komparasi dengan tahun-tahun sebelumnya," tutur Nela sapaan akrab dia.

Nela juga mempertanyakan, mengapa capaian PAD hanya 62%, tidak bisa mencapai angka 100%.

"Apakah itu ada kendala terhadap objek sumber pendapatan baik itu retribusi, pajak dan sumber-sumber PAD lain yang belum dilakukan optimalisasi secara baik oleh pemerintah kota atau seperti apa?,” tanya Nela.

Komentar

Loading...