TOBELO-PM.com,
Panitia Seleksi penyuluh agama non Pegawai Sipil Negara (PNS) di lingkup
Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) pada tahapan tes
tertulis dan wawancara, diketahui ada pengurus Partai Politik (Parpol) ikut
diloloskan. "Memang saya juga baru tahu kalau ada pengurus Parpol atau
politisi ikut dalam seleksi penyuluh, saya akan evaluasi jika benar ada dalam
peserta seleksi," tandas Kepala Kemenag Halut Basir Abdul Kader, Selasa
(10/12/2019).

Ia membenarkan, adanya
informasi yang didapat ada satu pengurus Parpol dari Nasdem Halut, inisial
(NST) yang juga ikut dalam seleksi penyuluh tahun 2019. Terkait dengan hal ini,
Ia akan memanggil kasih Bimas Islam yang menangani seleksi penyuluh untuk
dievaluasi kembali. Ia pernah mengkonfirmasi ke pihak Kasi Bimas Islam terkait
peserta seleksi tidak bisa merangkap jabatan di instansi apapun. Apalagi rangkap
jabatannya di Parpol. "Memang Kasih Bimas Islam selaku penyelenggara
seleksi penyuluh tidak berkordinasi dengan TU, akhirnya ada informasi pengurus
Parpol diloloskan,"tuturnya.

Menurut Ia, penyuluh ini
akan tersebar disejumlah kecamatan se Kabupaten Halut, dan tugas penyuluh itu
di bidang ceramah dan khotbah disetiap masjid, serta mengadakan pengajian.
Untuk itu, penyuluh sebagai penguatan moral keumatan, tidak bisa merangkap
jabatan, apalagi sebagai pengurus Parpol. Mengingat momentum Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, tentunya seleksi penyuluh ini tidak
boleh ada titipan Parpol untuk memanfaatkan sebagai momen politik. "Saya
akan panggil Kasih Bimas untuk mengevaluasi kembali, pastinya seleksi penyuluh
ini kita butuh yang berkualitas membina moral umat, dan jika ada penyuluh yang
sudah rangkap jabatan harus memberikan pernyataan tertulis untuk memilih
penyuluh atau yang lain," ujarnya.

 Ia berharap, jajaran Kemenag harus menjaga
netral dalam proses seleksi penyuluh. Selain itu, yang namanya Kemenag punya
tugas untuk membangun moral umat yang ada di Halut. Untuk itu, dalam seleksi
penyuluh harus melahirkan penyuluh yang berjiwa muda dan berkualitas dibidang
keumatan. "Kami inginkan proses seleksi ini harus berkualitas tanpa ada
intrevensi politik apapun, bahkan saya tegaskan selain Parpol juga dilarang
bagi tenaga kontrak maupun honorer di instansi lain," pungkasnya.(mar/red)