Pasca Diperiksa Kejati Malut, Mulyadi Disarankan Undur Diri

Kepala Disarpus Malut Muliadi Tutupoho.

TERNATE-pm.com, Praktisi hukum, Muhammad Konoras menyoroti pemeriksaan Kepala Disarpus Malut, Mulyadi Tutupoho oleh Kejaksaan Tinggi, Selasa 1 Oktober 2022 kemarin.

Pasca pemeriksaan itu, Konoras menilai etisnya Mulyadi Tutopoho segera undur diri dari jabatannya sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, meskipun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengandung setiap pejabat tersangkut dengan perkara perdata maupun pidana harus mengundurkan diri. Ini terkecuali yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Namum demikian, lanjutnya, sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap proses hukum yang sudah hampir setingkat lagi naik pada penyidikan, secara moral semestinya Mulyadi harus menyatakan undurkan diri, karena tidak mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam dinasnya sendiri.

"Tapi secara jelas, ketika dia ditetapkan tersangka gubernur wajib menonaktifkan," ungkap konoras, Rabu (2/11/2022).

Ia menyatakan, dalam pengumpulan data (Pulbaket) kemudian ditemukan ada peristiwa pidananya, maka jaksa haru segera dinaikkan ke penyidikan.

"Untuk itu saya mendesak kepada Kejati segera melakukan penyelidikan dan minta ke BPKP melakukan audit, karena berkaitan dengan anggaran yang notabenenya milik masyarakat Malut yang ditampung dalam APBD," bebernya.

Ketua Peradi Kota Ternate itu mengatakan, berdasarkan informasi terima pembangunan depo arsip tahap I dengan anggaran Rp. 572.412.000 yang di kerjakan CV. Fautsa Pratama tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua, dana yang bersumber dari APBD yang sudah berlebihan tetapi tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Ini tentunya ada indikasi penyunatan (korupsi).

"Untuk itu saya berharap kepada tim penyelidik Kejati agar tidak main-main dengan kasus ini. Jangan digantungkan berlama-lama menjadi objek atm bagi oknum-oknum penegak hukum," cetusnya.

"Bagi saya, penyidikan dan penyelidikan ada batas waktunya, kalau berlama-lama berpeluang bagi pihak-pihak yang terindikasi terlibat itu, bisa main mata dengan oknum penegak hukum," sambungnya mengkahir.

Komentar

Loading...