poskomalut.com
baner header

Pemprov Malut Janji Gandeng Jaksa Tertibkan Aset

Sekprov Berharap Dikembalikan Secara Baik

SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut nampaknya masih lemah dalam hal penertiban aset daerah. Akibatnya, nilai aset Pemerintah Provinsi Malut sebesar Rp 6 miliar lebih, masih dikuasai pihak lain. Bahkan pegawai yang telah berpindah tugas dan pegawai yang telah pensiun masih juga menggunakan fasilitas pemprov.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 dalam buku II, menyebutkan bawah aset senilai Rp 6.120.408.700 masih dikuasai pihak lain di luar dari Pemerintah Provinsi Malut. Itu, diantaranya pegawai Pemprov yang telah pensiun, pegawai yang telah dimutasi diluar lingkungan Provinsi Malut dan instansi vertical lainnya. Aset yang masih dikuasai pihak lain ini, berupa kendaraan senilai Rp 3.155.756.200, serta non-kendaraan senilai Rp 2.964.652.500. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Malut belum melakukan penertiban untuk ditarik kembali, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat, serta aset lainnya.

Aset ini beresiko hilang dan terjadi penyalahgunaan aset tetap. Sehingga, BPK merekomendasikan pada Gubernur Malut menelusuri aset milik Pemprov yang dikuasai pihak lain senilai Rp 2,964 miliar lebih itu, serta menertibkan aset kendaraan roda empat dan roda dua milik Pemprov  yang masih dikuasi PNS yang telah pensiun dan PNS yang telah dimutasi keluar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara Samsuddin A Kadir saat dikonfirmasi wartawan di Gran Dafam Hotel, mengaku Pemprov akan melakukan langkah persuasif lebih dulu, jika itu tidak dindahkan maka terpaksa Pemprov  harus gandeng penegak hukum dalam hal ini kejaksaan sebagai aparat negara. ”Pada kesempatan ini, saya imbau pada mantan pejabat pemprov yang masih kuasai aset daerah itu, agar segera kembalikan, sebelum kami ambil langkah yang lebih tegas,” ujarnya.

Menurutnya, masalah penguasaan aset oleh mantan pejabat ini dikeluhkan lantaran tidak dikembalikan sebagai mobil operasional dinas. Untuk itu, dirinya mengimbau segera kembalikan dengan cara yang baik, mumpung pemprov saat ini masih menggunakan langka persuasif. ”Masalah penguasaan aset ini jadi keluhan, dimana semestimya si A tidak bisa mengggunakan kendaaran operasional dinas, karena belum dikembalikan, untuk itu, saya imbau segera kembalikan, karena Pemprov juga masih membutuhkan,” harapnya.

Saat ini, Pemprov juga sedang melakukan penataan aset, terutama aset-aset yang diberikan oleh Pemda Maluku, sehingga Pemprov telah melayangkan surat untuk mengkroscek bersama. Ada aset yang tercatat, namun barangnya tidak ada begitu sebaliknya ada juga dikuasai pihak lain. ”Kebanyakan aset yang tidak bergerak yakni tanah dan bangunan,” ungkapnya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: