Pemprov Malut ‘Pusing’ Bayar DBH Kabupaten-Kota

Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Samsudin A. Kadir.

SOFIFI-pm.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepertinya kehabisan cara meyelesaikan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota.

Pasalnya, saat ini beberapa kabupaten/kota mulai meradang menagih realisasi BDH dari Pemrpov Malut.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir kepada awak media mengatakan, tertunggaknya DBH, disebabkan banyak pendapatan yang tidak bisa digarap secara maksimal pada tahun sebelumnya.

Ia menyebutkan, ada beberapa utang yang dihadapi pemerintah di antaranya, belanja modal, DBH dan belanja barang dan jasa.

"Ketiga-tiganya kami bayar bersamaan tapi akhirnya bayar sedikit-sedikit. Jadi bukan tidak bayar, tapi belum sesuai terhutangnya,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Gubernur Maluku Utara di Ternate, Selasa (25/7/2023).

Ia mengaku, untuk utang belanja modal sudah terbayarkan sebesar 70 persen, belanja DBH Rp40 miliar dari utang Rp200 miliar yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.

"Kami bisa memahami kabupaten/kota butuh anggaran untuk pembangunan dan merasa ada uangnya. Tapi kami meminta bahwa menyesuaikan dengan kondisi APBD. Mudah-mudahan ada uang kami bayar,"ujarnya.

Seiring dengan utang tersebut, lanjutnya Samsudin, pemerintah bakal melakukan pemangkasan terhadap program kegiatan 2023. Dengan begitu, dapat leluasa membayar utang-utang Pemprov.

"Yang jelas uang yang kami dapatkan senilai itu belum tersedia langsung di kas daerah. Yang kami dapatkan transferan, melakukan penagihan pajak dan lain sebagainya,” bebernya.

Meski begitu, dirinya mengakui bahwa akibat dari tunggakan DBH, semua kabupaten/kota melayangkan protes.

"Kami memahami kebutuhan kabupaten/kota punya kebutuhan anggaran. Namun kita harus melihat kondisi keuangan yang ada. Pemda saat ini agak kesulitan karena kami punya utang yang cukup besar dan harus dibayar. Hari Sabtu akan ada pertemuan dengan pemda kabupaten/kota jadi akan kami diskusikan," tukasnya.

Komentar

Loading...