Pemprov Malut Siap Bayar Tunggakan Gaji Guru Honor

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Malut Bambang Hermawan

SOFIFI-PM.com, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut di tahun 2020 mendapat tambahan anggaran untuk pembayaran tunggakan guru honor selama lima bulan, dengan total anggaran sebesar Rp 8 miliar.

Kepala
Badan Pengelolahan  Keuangan dan Aset
Daerah  (BPKAD) Bambang Hermawan
menyebutkan, tunggakan lima bulan di tahun 2019 ini diperuntukkan
membayar  gaji
honor  guru SMK maupun SMA. “Itu sudah menjadi kewajiban Pemprov
sehingga dianggarkan di
tahun 2020 ini, dan
siap untuk dibayar,” jelas Bambang
Hermawan.

Namun, kata Bambang,  terkait dengan permintaan sudah masuk atau
belum ia mengaku tidak menghafal. "Saya tidak hafal berapa banyak permintaan tapi saya
siap untuk membayar,"
ujarnya.

Menurutnya,
tahun ini cukup banyak karena ada tambahan untuk lima bulan di tahun 2019 yang menjadi tunggakan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp 8 miliar. "Ya siap kita bayar karena
hak guru," ungkapnya. Diakui Bambang, gaji  guru honor lima bulan belum terbayar karena tidak ada anggaran di perubahan 2019.

Sementara itu, Kadikbud Jafar Hamisi saat dikonfirmasi menyampaikan lima bulan tunggakan guru honor tersebut pihaknya sudah memasukan permintaan di BPKAD. Meski begitu, kata dia, tidak semua  guru honor dibayar melalui anggaran di Dikbud karena banyak guru honor yang sebelumnya dimasukan oleh kepala sekolah  sehingga digaji melalui kebijakan kepala sekolah sehingga biasanya menggunakan dana BOS. (iel/red)

Komentar

Loading...