SOFIFI-PM.com, Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Provinsi Maluku Utara selalu menjadi masalah seakan tak berakhir.
Masalah tersebut kemudian ditanggapi Kementerian Desa melalui Sekertaris Jendral (Sekjen) Taufik Majid.
Pria asal Maluku Utara ini membenarkan di Provinsi Maluku Utara masih banyak Kepala Desa (Kades) tersangkut kasus Korupsi ADD maupun Dana Desa. Untuk itu, Menteri Desa sudah bertemu dengan Jaksa Agung dan kemungkinan pekan depan dengan Kapolri.
Pertemuan tersebut sambung Taufik, Guna membahas sejumlah persoalan terkait pengawasan Dana Desa salah satunya mengaktifkan kembali JagaDesa atau Jaksa Masuk Desa sementara Polri dengan konsep Jostratijastis.
“Ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti pimpinan desa, akan tetapi keinginan adalah bisa menyelesaikan masalah desa, seperti adanya penggelapan anggaran desa,” ungkap putra asal Maluku Utara itu, Selasa (5/7).
Ia menambahkan, secara umum untuk melakukan audit Dana Desa melalui APIP yang ada di masing-masing Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat, Jaksa dan juga Kepolisian. (Bar/red)
Tinggalkan Balasan