Penyebab Kecilnya DBH Sektor Tambang di Maluku Utara

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya.

SOFIFI-pm.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara ternyata tidak memiliki data produksi pertambangan. Hal itu mengakibatkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah sangat kecil.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya, mengungkapkan data produksi pertambangan di Maluku Utara hanya bersumber dari Kementerian ESDM.

Tentu hal ini dapat berpengaruh pada DBH. Bahkan permasalahan ini menjadi sorotan para akademisi hingga saat ini.

“Yang jadi sorotan akademisi, di mana daerah-daerah penghasil tambang justru banyak kemiskinan, seperti Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Ini ada apa sebenarnya? Kita mau mengubah ini jangan sampai daerah penghasil tambang itu jadi daerah yang miskin," ungkapnya.

Lanjut Purbaya, pemerintah daerah harus mempunyai skema tentunya dengan alokasi anggaran yang disampaikan ke pusat.

"Kalau uang kita banyak, tentunya bisa menyentuh ke daerah-daerah itu,” tuturnya, Senin (9/1/2023).

Susuai perhitungan akademisi Dr. Muhtar Adam, DBH sektor pertambangan di Malut ini kurang lebih Rp7,7 triliun. Data perhitungan inilah kemudian akan disodorkan ke Kementerian ESDM untuk menjadi rujukan pada saat pembagian DBH dari pusat ke daerah nantinya.

“Kemarin rapat dengan Kementerian Keuangan responya sudah bagus, tinggal Kementrian ESDM buka data, sehingga ada data perbandingan,” jelasnya.

Ia menerangkan, selama ini data hasil produksi pertambangan hanya satu arah dari Kementerian ESDM.

Sementara data pemerintah Provinsi Malut tidak ada. Ini disebabkan tidak ada peraturan yang menegaskan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Malut wajib menyampaikan data ke Dinas ESDM.

“Jadi seolah-olah kita yang kejar, harusnya ada regulasi mewajibkan. Sehingga data yang disampaikan perusahaan tambang yang beroperasi di Malut ke Dinas ESDM, itu yang kita rekom dengan data yang mereka sampaikan di Kementrian ESDM. Sekarang inikan Dinas ESDM kita tidak punya data,” tutupnya.

Komentar

Loading...