SANANA-PM.com, Bupati Kabupaten
Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes, meminta pimpinan satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Seluruh SKPD agar bisa kurangi perjalanan dinas dan lebih fokus pada
pengembalian anggaran yang telah menjadi temuan BPK,"ungkap bupati.

Menurut
bupati, ada dua masalah mendasar yang membuat Pemda Kepsul belum dapat keluar
dari opini disclamer, yakni masalah pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan.
Untuk itu dalam waktu ini pihaknya akan segera mengeluarkan peraturan bupati
(Perbup) sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam pengelolaan keuangan. Sebab,
untuk masalah aset saat ini sudah mulai ada titik terang. "Untuk masalah
aset kita sudah temukan simpulnya. Hingga itu kita akan fokus pada masalah
pengelolaan anggaran, karena masi ada beberapa SKPD yang belum tertib dalam
melakukan pengelolaan keuangan,"ujarnya.

Apabila sampai dengan akhir tahun ini masih ada SKPD yang belum juga melakukan pengembalian anggaran sebagaimana rekomendasi BPK, dengan terpaksa pihaknya harus mengambil kebijakan untuk mengevaluasi SKPD yang bersangkutan. Ia meminta seluruh SKPD yang pengelolaan anggarannya terdapat temuan BPK segera melakukan pengembalian sebagaimana yang direkomendasikan. "Semua SKPD  yang pengelolaan anggarannya terdapat temuan BPK, harus segera lakukan pengbalian sebelum akhir tahun,"tegasnya. (fazte/red).

Artikel ini sudah diterbitkan
di SKH Posko Malut, edisi Kamis, 24 Oktober 2019, dengan judul ‘Pimpinan SKPD Diminta Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK’