poskomalut.com
baner header

Plt Kades Igobula Halut Diduga Gelapkan ADD dan DD Rp. 114 juta

TOBELO-PM.com, Sejumlah warga Desa Igobula Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) geram atas tindakan Plt Kades Igobula Muhammad Riko Salim, yang diduga telah menggelapkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019, senilai Rp.114 juta lebih.

Pasalnya Plt Kades selama mengelola ADD dan DD telah melenceng jauh, sehingga ada sebagian pekerjaan yang tidak dituntaskan, namun anggarannya sudah habis. Tindakan Plt Kades ini membuat sejumlah warga, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Igobula, Jumat (06/12/2019) menggelar aksi pemalangan kantor Desa Igobula, dan melaporkan ke Polres Halut.

Korlap Aksi Sadam Hi Samad melalui rilisnya kepada wartawan Posko Malut mengatakan, Aksi unjuk rasa yang dilakukan itu, bentuk dari protes terhadap perbuatan Plt Kades Igobula yang telah menggelapkan anggaran desa senilai Rp 114 juta lebih. Sebelumnya masa aksi bersama BPD juga telah melaporkan temuan penggelapan ini ke pihak Polres Halut, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. “Plt Kades sampai saat ini tidak bisa mempertanggung jawabkan atas penggelapan anggaran tersebut, sebab ada beberapa program pembangunan yang sudah tidak jalan,” tuturnya, Minggu (08/12/2019).
Ia menegaskan, aksi sejumlah warga dibawa komandonya itu, meminta kepada Bupati , Inspektorat, dan DPMD untuk tidak berkompromi dengan Plt Kades yang telah menggelapkan anggaran. Selain itu, mereka juga meminta pihak Inspektorat untuk turun menyelesaikan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Plt Kades, dan meminta Polres Halut untuk menangkap Plt Kades, serta Plt Kades diminta mengganti anggaran yang diduga telah dikorupsi. “Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan memboikot fasilitas Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, serta memboikot jalan trans Tobelo Galela, sampai tuntutan kami ini diindahkan oleh Bupati, DPMD, Inspektorat, dan Polres Halut yang telah menerima laporan,” ancamnya.

Ia membeberkan, penggelapan anggaran ADD dan DD tahun 2019 itu yakni, Pengadaan sarana prasana Paud dengan jumlah Rp. 20,5 juta belum juga diberikan. Anggaran tahap II tahun 2019 terkait Pembebasan lahan lapangan senilai Rp. 50 juta belum dibayar. Penerangan Jalan Rp. 18.661 juta belum diadakan, jalan Lapen Gunung Hihi dan Gunung Tona totola sepanjang 500 meter dengan lebar 4 meter namun dikerjakan pihak kontraktor hanya lebar 3,60 meter, dan konspirasi Pihak Kontraktor Selly dengan Plt Kades untuk membuat Kuwitansi palsu. “Mereka sudah menebarkan informasi palsu, sementara baru terbayar Rp. 112 juta, yang asli, untuk kwitansi palsu dibayarkan Rp. 137 juta, hal tersebut terdapat anggaran fiktif Rp. 25 juta karena hasil konspirasi, jadi total yang digelapkan Plt Kades 114 juta lebih,” Akhirinya. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: