Proyek Pembangunan RSU Sofifi Nol Progres

Ilustrasi.

SOFIFI-pm.com, Laporan progres pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi bersumber dari dana pinjaman SMI sebesar Rp18 miliar ditemukan tidak sesuai kondisi ril di lapangan.

Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Komisi III dan IV bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara (Diknkes Pemprov Malut) di Ternate, Sabtu (16/9/2023) kemarin.

Kepala Dikes Malut, Idhar Sidi Umar dikonfirmasi awak media usai RDP mengaku bahwa kerjasama dengan pihak SMI sudah berkahir alias putus kontrak beberapa bulan lalu.

Padahal SMI telah mencairkan dana sebesar Rp18 miliar untuk penganggaran fisik sebesar Rp 2.6 miliar dan pengadaan mekanikal eletrikal (ME) Rp5.6 miliar.

"SMI sudah dihentikan dan kita diminta apa yang kurang segera diselesaikan. Kita akan tinjau di lapangan sesuai progres atau tidak. Untuk pencairan 15 persen dalam RDP semuanya saya sudah sampaikan. Di mana di dalamnya Rp18 miliar termasuk ME. Jadi yang kurang itu harus diperbaiki atau diselesaikan sehingga anggaran berikut bisa dikucurkan untuk pembangunan selanjutnya,” ungkapnya.

Idhar menjelaskan, progres di lapangan saat ini mencapai 14.7 persen. Bila pakai material maka 18.2 persen. Walupun begitu, kata dia, anggaran yang sudah dicairkan tidak berbanding lurus dengan progres kerja.

"Pencairan tidak sesuai dengan progres, masih kurang sedikit. Untuk kelanjutan pembangunan, anggarannya nanti diputuskan DPRD, mungkin menggunakan APBD. Kalau dari perencanaan khusus fisik dibutuhkan anggaran Rp 125 miliar. Makanya DPRD bilang, selesaikan itu dulu baru kucurkan dana,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Malut, Rusihan Jafar menegaskan, masalah pada pembangunan RSU Sofifi terletak pada perencanaan awal karena anggaran fisik dan ME diatur dengan paket terpisah. Akibatnya, perogresnya fisik baru capai 14 persen, tetapi anggaran ME sudah dicairkan 15 persen.

"Kesalahannya teletak di konsultan perencanaan, seharusnya kedua pekerjaan tersebut antara fisik (Bangunan) dan ME dipaketkan bersamaan. Tetapi yang terjadi di sana paket diatur berbeda kemudian dilelang bersamaan, tentunya pencairan juga berbeda. Bangunannya sudah cair 15 persen atau Rp 12.6 miliar dengan total pagu Rp 84 tetapi progresnya baru 14 persen. Berarti perogres dan pencairan tidak sesuai karena masih kurang satu persen disitu,” jelasnya

"Anehnya lagi, struktur bangunan belum jadi, usulan pencairan antara fisik dan ME dilakukan secara bersamaan. Akhirnya, anggaran ME dicairkan sebesar Rp 5.6 miliar dengan total pagu Rp 39 miliar, tetapi tidak ada pekerjaan di lapangan alias nol. Harusnya pekerjaan ME jangan dulu dicairkan, karena harus menuggu struktur bangunan. Apalagi sekarang sudah putus kontrak,” sambungnya.

Disentil apakah kelanjutan pembangunan RSU Sofifi bakal didorong lewat APBD, Politisi Perindo ini menyatakan, untuk saat ini belum bisa diakomodir. Sebab, pembangunan RSU Sofifi diilai terdapat masalah besar dan ini harus di audit terlebih dahulu setelah itu baru dibicarakan mekanisme pengganggranya.

"Dalam waktu dekat, kita turun cek progres di lapanga, setelah itu ke SMI untuk mengecek mekanisme pencairan awal hingga akhir putus kontrak itu seperti apa. Untuk kelanjutan anggaran, kita tunggu di audit dulu agar supaya kita tahu perogres fiisk dan keuangannya baru dilanjutkan,” tukas Rusihan.

Sekadar diketahui, proyek pembangunan RSU Sofifi dikerjakan PT Karya Bisa, dengan menggunakan sumber dana pinjaman SMI sebesar Rp 123 miliar. Awal kontrak kerja sejak  6 Juni 2022. Sementara pekerjaan dimulai 7 Agustus dengan waktu pelaksanaan 442 hari (14 bulan) kalender.

Pekerjaan saat ini baru mencapai progres fisik 14 persen. Untuk bangunan pencairan Rp12.6 miliar dari total pagu Rp84 miliar. Sementara ME, pencairan sudah Rp 5.6 miliar dari total pagu Rp39 miliar.

Komentar

Loading...