Proyek Saketa-Gane Dalam Diduga Tidak Beres

PUPR Malut Didesak Putus Kontrak dengan PT Modern Raya Indah Pratama

Salah satu ruas jalan yang bukan menjadi titik nol pekerjaan proyek Saketa-Gane Dalam. (Istimewa).

SOFIFI-pm.com, Praktisi Hukum, Bahtiar Husni turut menyoroti progres pekerjaan proyek jalan dan jembatan ruas Saketa-Gane Dalam.

Pasalnya, proyek yang menangkan PT Modern Raya Indah Pratama melalui pola multiyears itu terendus informasi pekerjaannya tidak beres.

Bahtiar kepada jurnalis media ini mengaku menduga pekerjaan fisik milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terindikasi kuat adanya konspirasi antara PT Modern Raya Indah Pratama dan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK).

Menurut Bahtiar, sejak awal perusahaan milik Sigitl Litan (Acam) yang menangkan paket proyek Saketa-Gane Dalam pada Desember 2022, seharusnya di awal Januari 2023 sudah dimulai pekerjaan.

Namun faktanya pada bulan ke tiga 2023 baru dikerjakan dengan alasan pihak rekanan pencarian muka 2,5 persen itu terlalu sedikit.

"Dinas PUPR harus bersikap tegas, karena apapun itu, ini terkait dengan jangka waktu yang diberikan. Apalagi informasi yang kami dapatkan pelaksanaan proyek dilaksanakan tidak pada titik awal pekerjaan. Ini juga yang menjadi bahan evaluasi buat dinas, karena ada data yang disampaikan ada unsur dimanipulasi,” paparnya, Kamis (13/4/2023).

Kata dia, kalau ini sengaja didiamkan kemudian tidak langkah evaluasi atau memberikan teguran keras kepada perusahaan tersebut, maka patut dipertanyakan ada apa dengan dinas terkait?

"Pihak dinas harus bertanggung jawab kalau misalnya orang-orang (PPK) ini tidak becus maka diganti saja. Janfan lagi dipakai, karena akhirnya mencoreng kualitas pelaksanaan dengan waktu yang telah disepakati,” cetusnya.

Dirinya bahkan meminta kalaupun tidak sesuai, Dinas PUPR Malut harus dengan tegas memutus kontrak dengan PT Modern Raya Indah Pratama dari pekerjaan yang nilainya mencapai Rp34 miliar.

“Masih ada perusahaan yang lebih layak dan punya komitmen melaksanakan proyek itu,” cetusnya.

Menurut dia, PT Modern Raya sudah melanggar komitmen yang disepakati.

“Ini yang harus dilihat dan kalau pun tidak bisa ya, diputusk kontrak saja,” tegasnya.

Bahtiar menilai, dari progres proyek tersebut  terindikasi ada perbuatan melawan hukum, karena ada dugaan konspirasi.

“Kalau itu terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan konspirasi dengan panitia di dalam tender maupun PPK. Kepala dinas PUPR juga harus bertanggung jawab dan menjadi perhatian serius, jangan sampai dipertahanyakan masyarakat kenapa harus seperti ini. Apa ada dugaan konspirasi atau apa, ini yang harus diselesaikan,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut, Rusihan Jafar kepada jurnalis media ini beberapa waktu mengatakan, apabila proyek tersebut dikerjakan tidak dimulai dari titik nol, maka dipastikan pekejaannya tidak beres.

Komentar

Loading...