PUPR Morotai Enggan Bayar Proyek Rp700 Juta yang Sudah Dikerjakan Rekanan

Proyek gedung Pengadilan Negeri yang sudah selesai dibangun kontraktor. (Ota/poskomalut).

MOROTAI-pm.com, Sejumlah proyek pembangunan gedung di Kabupaten Pulau Morotai 2022 lalu telah selesai dikerjakan pihak rekanan.

Hanya saja, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga kuat enggan membayar proyek bernilai R700 juta yang sudah selesai dikerjakan.

Sejumlah proyek itu diantaranya; rehab kantor Desa Hino, Morotai Timur, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Cabang Pengadilan Agama, dan rehab drainase Desa Yayasan Kecamatan Morsel.

"Sampai hari ini, seribu rupiah pun belum pernah dibayar oleh Dinas PUPR, padahal pekerjaannya sudah dari tahun 2022,"ungkap salah satu pihak Ketiga berinisial RW kepada media ini Senin, 18 April 2023 kemarin.

Ia menerangkan, keempat proyek itu semuanya dikerjakan menggunakan dana pribadi pihak ketiga.

“Torang (kami) buat (kerjakan) pake (pakai) doi (uang) pribadi duluan. Tapi setelah selesai tong tagih tapi sampai sekarang tarada (tidak) respon, padahal tong kerja so dari 2022 lalu,” terangnya.

Sementara besaran dana dimasing-masing proyek itu terbilang cukup fantastis jika ditotalkan. Di mana  rincian anggaran rehab kantor Desa Hino kurang lebih Rp300 juta, rehab Kantor pengadilan Negeri Rp200 juta sekian, rehab Kantor Cabang Pengadilan Agama Rp100 juta dan rehab drainades di desa Yayasan Rp170 juta.

“Ini samua belum dibayarkan Dinas PUPR,” katanya dengan nada kesal.

Ia menambahkan, pihaknya sudah pernah berkonsultasi dengan PUPR terkait dengan hal itu, namun hingga kini tidak direspon baik.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Pulau Morotai, M. Jain A. Kadir dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya lebih hemat bicara terkai masalah tersebut.

“Kalau yang itu saya belum bisa berkomentar lebih jauh," katanya.

Komentar

Loading...