RAPBD 2024 Pemprov Malut Defisit Rp7 Miliar

Penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.

SOFIFI-pm.com, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) 2024, dirancang dengan defisit sebesar Rp7 Miliar.

Hal tersebut diungkap Wakil Gubernur (Wagub) Malut M. Al-Yasin Ali saat pidato pengantar KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Malut, di Kantor DPRD Sofifi, Jumat (4/8/2023).

M. Al-Yasin menuturkan, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun untuk Tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, tetap diarahkan pada orientasi proses dan substansi perencanaan.

"Bahkan proses perancanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2024, telah mengunakan aplikasi e-planning yang diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri," ujar Wagub Malut.

Menurut dia, penerapan aplikasi SIPD tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran karena didasari pada data dan informasi yang akurat, konsisten dan terintegrasi di dalam satu sistem.

Wagub menjelaskan, mengingat keterbatasan pendanaan yang ada, sehingga penggunaan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam merespon

berbagai usulan program/kegiatan yang disampaikan perangkat daerah tetap harus dilakukan.

Selain itu lanjut Wagub, pembangunan daerah Tahun 2024, disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan  Berkelanjutan”.

"Hal ini relevan dengan Rencana Kerja

Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yaitu Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan," jelasnya.

Selanjutnya Wagub M. Al-Yasin menyebutkan secara garis besar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas atau KUA-PPAS

Tahun 2024, yang meliputi Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan, diantaranya, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp3,748 Triliun Lebih.

"Kemudian belanja daerah untuk membiayai

prioritas daerah serta program, kegiatan yang akan

dilaksanakan setiap perangkat daerah dirancang sebesar Rp3,755 triliun lebih, atau defisit sebesar Rp7 miliar," ungkap Wagub.

Kata Wagub, kondisi umum pembiayaan daerah Tahun 2024 ini terdiri atas komponen lenerimaan pembiayaan daerah berupa SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp10 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp7 miliar, serta SiLPA tahun itu sebesar Nol.

"Target APBD tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah yang diarahkan untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksankan oleh setiap perangkat daerah," tandasnya.

Wagub berharap dukungan dan kerjasama dari

pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Dan dengan  resmi dirinya serahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024, agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk selanjutnya dapat dijadikan dokumen dan acuan bersama.

Sementara itu, proyeksi indikator makro pembangunan Provinsi Malut Tahun  2024, diantaranya pembangunan manusia

ditargetkan 70.11. Sedangkan tingkat

kemiskinan ditargetkan sebesar 6.19 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka targetnya sebesar 3,96 persen. Kemudian laju Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 15,00 persen.

Selain itu, Pendapatan Perkapita ditargetkan sebesar 33.10 juta rupiah, dan Indeks Rasio Gini ditargetkan pada angka 0.278. Laju inflasi tahunan diperkirakan 2,25 persen.

Adapun prioritas pembangunan daerah 2024 sebagai penjabaran dari visi Maluku Utara Sejahtera sebagai berikut :

  1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penanggulangn Kemiskinan
  2. Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial
  3. Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan dasar
  4. Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan
  5. Memperkuat Kualitas Transformasi Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
  6. Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
  7. Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi daerah.

Komentar

Loading...