TERNATE-pm.com, Usulan DPRD mengenai kenaikan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) disetarakan dengan Upah Minimum Pekerja (UMP) mendapat respon baik dari Pemerintah Kota Ternate.
Kota Ternate menjadi pemegang UMP tertinggi pada 2023 dengan jumlah Rp3.016.000. Hal ini tentu saja masih di atas UMP Maluku Utara yang jumlahnya hanya sebesar Rp2.976.720.
“Nanti di sana yang bahas. Kita bahas nanti,” ungkap Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman kepada awak media usai Paripurna KUA-PPAS Perubahan di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis, 10 Agustus 2023 kemarin.
Tauhid menyebut ada skema yang dibuat untuk memenuhi permintaan DPRD, usulan kenaikan gaji PTT dibahas dalam KUA-PPAS Perubahan.
“Nanti ada skemanya,” singkatnya.
Senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abdullah H M. Saleh. Ia mengaku, usulan Komisi II DPRD Ternate akan dibahas di internal BPKAD.
“UMK kita (Kota Ternate) kan di atas 2 juta. Tapi honor PTT kita masih diangka Rp900 sampai Rp1,1 juta, jadi masih terlalu jauh dari UMK. Sehingga memang saran dari komisi II, agar ke depan nanti dinaikan honor PTT,” kata Abdullah.
Ia mengatakan, dirinya sudah menghitung nilai anggaran pembayaran honor PTT di tahun 2023.
Sekadar diketahui, PTT di Pemkot Ternate saat ini jumlahnya 3 ribuan lebih. Dengan jumlah itu, per tahun Pemkot alokasikan anggarkan untuk honor PTT berkisar Rp40 miliar.
Menurutnya, jika dinaikan sampai setara UMK, maka sudah pasti dari Rp 40 tersebut bisa naik menjadi dua kali lipat.
“Kalau Rp1,1 juta kita naikkan 100 persen menjadi 2 jutaan, maka itu artinya 40 miliar dikali dua. Kondisi ini sudah pasti akan menggangu belanja-belanja yang lain,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, saran DPRD agar honor PTT dinaikan setara UMK Kota Ternate ini akan diperhitungkan kembali secara rasional.
“Kami akan kaji kembali saran dari komisi II DPRD, kalaupun naiknya tidak bisa sampai 100 persen, yang penting naik saja dulu, karena kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Abdullah menambahkan, prinsipnya sebagaimana ketentuan, anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai adalah 30 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Itu perlu kami sesuaikan. Jadi di satu sisi kita akan menghitung untuk menaikan honor PTT, tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan kita. Karena kita juga perlu menghitung program program prioritas dari semua OPD,” tandas Abdullah.
Tinggalkan Balasan