Rp187 Miliar untuk Pembayaran Gaji PPPK 2023

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Samsudin A. Kadir.

SOFIFI-pm.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini tidak terkdendala.

Ini setelah Pemerintah Pusat melebelkan anggaran pembayaran gaji PPPK telah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ada Rp187 miliar yang dilebelkan dalam DAU oleh Pemerintah Pusat. Anggarannya tidak boleh dipakai yang lain, selain untuk pembayaran gaji P3K," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Samsudin A. Kadir saat ditemui di kantor Bawaslu Malut, di Ternate, Selasa (15/2/2023).

Dirinya menyebut, dari anggaran yang sudah disiapkan itu akan terjadi kelebihan pembayaran karena tidak semua PPPK lolos sesuai kuota.

"Jadi bahkan doi (uang) itu akan lebih," tuturnya.

Sekda menekankan, persoalan penganggaran tidak masalah, yang perlu digenjot adalah realisasinya, namun perlu diketahui adalah mekanisme pembayaran yang harus dilakukan melalui dinas pendidikan.

Disentil terkait gaji P3K delapan bulan pada 2022, Sekda menerangkan, semula pemerintah provinsi mendapat infrormasi pembayarannya melalui APBN, namun hal itu tidak terlaksana. Namun, kata dia, pemerintah berkawajiban membayar.

"Jadi kitorang (Pemprov) menyiapkan di perubahan, tapi waktu itu ada permasalahan viskal. Kemudian ada permasalahan waktu setelah perubahan. Tapi itu anggaran yang wajib dibayar," tandas Sekda.

Komentar

Loading...