Soal Pinjaman, Pemprov Malut Menunggu Persetujuan Kemenkeu

Bambang Hermawan

SOFIFI-PM.com, Pinjamam Rp 500 miliar oleh Pemerintah Provinsi Malut ke SMI masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. "Apabila sudah ada persetujuan akan dilanjutkan dengan penandatangan antara direktur SMI dan Gubernur Malut," ujar kepala badan Penegelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Malut Bambang Hermawan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/1/2020).

Apabila sudah ada
penadatangan kedua belah pihak, maka pihak ketiga dalam hal ini SMI akan
mencairkan 20 persen setelah dua bulan kemudian akan ada pencaraian
tahap berikut 30 persen. Sementara pencairan tahap akahir dipastikan
bulan Juni tahun 2020.

Untuk perhitungan
bunga pinjaman ini belum bisa dipastikan besaranya, karena belum ada
penandantangan. Bunga pinjaman itu juga disesuai dengan kurva,
sebab saat ini kurva dari 7 turun ke 6. “Bungan
pinjamana itu berdasarkan dengan angka kurva, apakah
meningkat saat penandatanganan ataukah turun. Sebab harus ada penyesuaian kurvanya,” katanya.

Selain pijamanan,
kementerian Keuangan memberikan Hibah dalam bentuk program ke pemprov senilai
Rp 70 miliar. Hibah program ini untuk fisibilitas
dan perencanaan. Selain itu juga pemprov mendapat dana insentif daerah sabanyak
7 persen. Meski begitu, semua ini belum terjadi sebab belum ada
penandatangan antara pemprov dan SMI.   

Kata dia, intinya pinjaman itu adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan kemudahan-kemudahan, bertujuan untuk mempercepat infrastruktur pembangunan di daerah. “ Pinjaman ini dapat mempercepat program pembangunan di Provinsi Malut,” ujarnya. (iel/red)

Komentar

Loading...