LABUHA-pm.com, Beredarnya Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan jadi perbincangan publik.

Dikutip dari Jaretnews.com, Kabag Hukum Pemkab Halsel, Yuslan Umakamea didampingi Kepala Inspektorat, Ilham Abubakar mendatangi SPKT Polres Halsel melaporkan oknum pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atas bocornya dokumen SP2D.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku Utara, Azis Marsaoly mengatakan, dokumen SP2D merupakan surat perintah pembayaran dari dinas terkait.

Tentu, menimbulkan pertanyaan apakah dokumen yang dimaksud masuk dalam informasi yang dikecualikan atau tidak.

Kemudian sambung Azis, harusnya badan informasi dan atau instansi yang bersangkutan dalam hal ini BPKAD membuat daftar informasi publik. Kemudian dari daftar informasi ditentukan berapa banyak dokumen yang masuk sebagai pengecualian disertai dengan norma perundangan yang jelas.

"Diketentuan Undang-Undang 14, tahun 2008, semua badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Karena, PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik," terang Azis Marsaoly ketika dikonfirmasi awak media pada Senin (2/9/2024).

Mantan Komisioner Bawaslu Maluku Utara itu menambahkan, sejauh ini dokumen berupa SP2D belum memiliki kajian apakah masuk pada unsur dokumen pengecualian atau tidak.

"Menurut hemat saya, dokumen seperti SP2D tidak perlu terlalu dipersoalkan karena itu dokumen publik juga jika yang memiliki akses ke sana tapi jika, dokumen tersebut masuk pada pengecualian maka harus dibuatkan daftar informasi publik,"terangnya.

Seperti sebelumnya, walaupun sudah masuk dalam DPA, namun Dinas Perikan Halmahera Selatan (Halsel) masih saja menerima bantuan hibah dari Kesbangpol senilai Rp200 juta rupiah.

Bantuan tersebut diketahui untuk menyukseskan Festival Lomba Masak serba ikan atau Festival Ikan Tuna.