Tantangan Gubernur Malut Selamatkan Umat

Mukhtar Adam

Mohtar : Butuh kebijakan ekstrim

SOFIFI-PM.com, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019 Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku Utara terus naik, hal ini mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi Maluku Utara Mohtar Adam.

Mohtar mengaku, Tahun 2019 lalu dalam kondisi normal namun angka kemiskinan dan pengangguran naik, ini akan menjadi tantangan AGK kedepan selamatkan ummat ditengah bencana wabahCovid-19.5

“LKPJ tahun ini adakah gambaran dari keadaan Tahun 2019, dalam kondisi yang normal saja angka kemiskinan pengangguran dan pertumbuhan yang tidak berkualitas mewarnai pembangunan selama Tahun 2019, artinya tanpa tekanan eksternal saja kebijakan Pemprov belum optimal menata kehidupan manusia Malut yang sejahtera di tengah visi sejahtera yang tidak membumi,” katanya.

Mohtar mengatakan, Kebijakan yang terukur terencana perlu terus dibenahi Pemprov, bisa terlihat dari kondisi LKPJ 2019, dengan fenomena saat ini, pikiran-pikiran alternatif dalam penyelematan ummat manusia dalam dimensi kesehatan ekonomi dan sosial menjadi penting, jika dilihat dari baseline yang tergambar dalam LKPJ 2019. “Pemprov membutuhkan perubahan arah kebijakan yang ekstrim untuk menghadapi tantangan 2020,”ujarnya.

Dosen Ekonomi Unkhair itu menjalaskan, perubahan kebijakan yang bisanya menggunakan data time series 5 tahun terakhir tidak bisa lagi digunakan Pemprov untuk menghadapi tantangan di tengah kebencanaan, faktor utama yang dihadapi kedepan adalah tantangan penyelamatan kemanusiaan dari ancaman kesehatan yang berpotensi meningkatkan angka kematian, yang juga berpotensi diikuti dengan angka keleparan, kelangkaan bahan konsumsi dan mobilitas penduduk yang terus dilakukan perubahan yg ekstrim.

Lanjut dia, Fenomena LKPJ 2019, memberikan keyakinan pemprov belum secara tepat merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan yang berkualitas berbasis data dan dinamika pembangunan yang terus mengalami perubahan ekstrim.

“Bappeda harus hadir sebagai perumus resolusi kebijakan di tengah tekanan fiskal daerah dari pemangkasan dana transfer, menurutnya PAD, yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat akan sangat mengancam ketahanan sosial masyarakat dalam 2 sampai 3 tahun kedepan,” bebernya.

Menurutnya, Malut lagi menghadapi masa-masa sulit, yang perlu ditangani secara serius, artinya AGK lagi ditantang untuk membangun pada kondisi yang tidak normal, membutuhkan kekuatan kepemimpinan yang betul-brtul kuat, tidak bisa lagi mengunakan gaya kepemimpinan pada periode pertama, harus berani membuat terobosan-terobosan kebijakan yang ekstrim.

“Maka dibutuhkan dukungan dari Bappeda yang berkompeten, keuangan yang berintegrasi, Sekda yang mampu menggerakkan dan mengkomunikasikan kebijakan yang efektif, jika tidak maka AGK berpotensi memimpin Malut dalam kesuraman membangun Malut,” tandasnya. (iel/red)

Komentar

Loading...