SOFIFI-PM.com, Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut sesalkan terhadap sikap empat pimpinan DPRD Malut, yang sampai saat ini tidak ada agenda rapat bersama untuk membahas masalah virus conora (Covid-19) di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Padahal, Covid-19 sudah menjadi
bencana nasional, bahkan di Maluku Utara sudah terinfeksi satu orang yang
positif Covid-19. Selain itu, sebagain orang status isolasi diri sandiri, dan
sebagian dengan status orang dalam pemantauan dan 5 orang dengan status pasien
dalam pengawasan (PDP). Sementara tim medis kita masih
kurang, apalagi alat pelindung diri (APD) tim medis juga sangat terbatas
sehingga sebagian  menggunakan jas hujan,
namun Deprov belum melakukan agenda rapat bersama untuk mencari sulusi bersama.

“Semestinnya DPRD harus duduk
bersama untuk kita bicarakan untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang
dihadapi tim medis kita dalam menangani wabah Covid-19, namun sampai saat ini
unsur pimpinan belum mengagendakan itu. Karena itu, kami sebagai anggota
sesalkan,” jelas anggota Deprov Malut Sahril Taher pada wartawan Posko Malut,
Rabu (25/3) melalui telepon seluler.

Menurutnya, keterbatasan APD medis di
Maluku Utara membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Malut harus
menggalang dana.
Ini mestinya menjadi
perhatian DPRD atas
kondisi ini, dengan memanggil pihak
eksekutif untuk ambil  langkah bersama dengan menggeser
sejumlah item anggaran untuk belanja APD. ”Saya dan beberapa teman
anggota DPRD sudah kami sampaikan agar dilakukan rapat bersama untuk bahas
masalah Covid-19 di Malut, tapi sampai saat ini pimpinan belum agendakan
rapat,” kesalnya.

Ketua DPD Partai Gerindra
Malut itu bersama beberapa anggota DPRD itu mengaku
prihatin saat tim medis kita menjemput pasien positif Covid-19 dengan
menggunakan APD jas hujan, karena di Jakarta, dokter yang menggunakan APD
lengkap saja menjadi korban. Untuk itu, dirinya bersama 9
rekan-rekan anggota Deprov patungan dana untuk sumbang ke tim medis untuk beli
APD. “Saya dan teman lain dr. Hariyadi,  Malik Sillia, Rosihan Djafar, H. Djasmin
Rainu,  Rosiana Syarif, Erwin Umar,
Muhaimin Syarif, Husni Bopeng, berinsiatif membantu dana pengadaan APD dalam
penanganan wabah Covid 19 di Malut,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Malut
Kuntu Daud saat dikonfirmasi wartawan Posko Malut mengaku, saat ini dilarang melakukan
rapat-rapat bersama untuk mengatisipasi penularan virus Conora. ”Agenda-agenda yang melibatkan
orang banyak, seperti rapat belum bisa dilakukan,” katanya.

Menurutnya, semestinya Sahril Taher yang
juga ketua DPD Partai harus mendesak pada fraksinya di DPRD untuk mendorong
masalah ini, apa lagi gerindra fraksi utuh di DPRD dan unsur pimpinan. ”Kan mereka punya frakasi utuh, dan salah satu
unsur pimpinan, dorong mereka, apalagi dia (Sahril) ketua partai di Malut,
jangan lewat media,” ungkapnya.

Ia menambahkan saat ini, dalam kondisi darurat, Deprov akan tetap mendorong langkah-langkah Pemprov Malut dalam penanganan Covid-19, terutama pada masalah anggaran. ”Saya selaku ketua DPRD, akan setuju kebijakan pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19 di Malut terutama pada anggaran, namun kami tetap mengawasi kinerja mereka,” tegasnya. (iel/red)