Tiga Daerah di Malut Rawan Pangan

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.

SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut harus ikut campur dalam mengatasi ketahanan pangan. Pasalnya, terdapat tiga daerah di Maluku Utara (Malut) yang rawan ketahanan pangan, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore.

Gubernur Abdul Gani Kasuba
saat dikonfirmasi terkait dengan masalah itu, meminta kepada seluruh SKPD agar
turun ke
lapangan untuk melihat secara langsung ke masyarakat,  agar mengetahui kondisi yang dirasakan masyarakat
kecil. "Jangan cuman diatas kertas, tetapi turun langsung ke lapangan,
agar bisa ketahui keresahan masyarakat," jelasnya.

Ancaman ketahanan pangan di tiga daerah tersebut, disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi. Dia mengatakan, di Malut masih membaik, karena di tiga daerah tersebut juga tidak semuanya rentan rawan pangan tetapi di beberapa kecamatan saja yang berwarna merah di peta pangan.

Lanjut dia, untuk memperbaiki
sistem logistik semisalnya membangun jalan dan transportasi, kemudian mengajak
masyarakat memproduksikan bahan pangan mereka sendiri, serta diberikan bantuan
pupuk dan modal, tetapi harus melibatkan SKPD yang ada karena sangat berkaitan
antar satu sama lain.

"Ada 9 intervensi tapi dikelompokan
menjadi tiga yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, perawatan
pangan. Penakanan saya adalah memberikan modal tapi modal tidak bisa
dikembalikan, cuman harus konsisten, semisalnya dia tanam lalu diproduksi
dan tanam kembali. Jadi anggaran ini diberikan langsung kepada kelompok tani
bukan kepada Dinas," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pangan
Provinasi Maluku Utara, Saleh Abdul Gani usai rapat koordinasi dan pendatanganan
kerja sama mengaku, daerah rentan rawan pangan terdapat di Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Tidore Kepulauan khusunya Kecamatan Oba
Utara-Oba Selatan. Dari 3 daerah ini, maka harus diukur indikatornya, jika
salah satu indikator adalah pangan berarti pihaknya akan intervensi. Hal ini disebabkan,
budaya bertani masyarakat Malut hampir hilang.

"Budaya bertani sekarang
tidak sama dengan orang tua kita dulu. Bahkan mereka mendidik kita saja mulai
dari anak usia dini, semisalnya mereka memberikan anak makan dengan teratur
tidak sama dengan ibu-ibu sekarang, kasi makan anak saja harus main HP," tuturnya.

Dikatakan, untuk
menghilangkan rentan rawan pangan di tiga daerah ini, maka dilakukan penandatanganan secara besama agar
bisa sinergi dengan instansi terkait supaya daerah rentang rawan pangan
dihilangkan dari peta yang berwarna merah ke warna hijau.

"Hal ini harus didukung
dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas
Pertanian dan sebagainya. Kalau instansi ini tidak bekerja sama pasti saja
pihak kami cuman mengatasi di stuntingnya saja," ungkapnya.

Menurut dia, perekonomian hidup harus ada juga kerja sama antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena Provinsi tidak mempunyai Wilayah yang mempunyai Wilayah adalah Kabupaten/Kota. "Tetapi kita mau melakukan sesuatu tanpa dukungan anggaran, pasti saja percuma, meski begitu, kami dari Dinas Pangan tetap konsentrasi terhadap daerah yang warna merah agar bergeser turun ke warna hijau,” harap. (iel/red)

Komentar

Loading...