poskomalut.com
baner header

Gerindra Malut Memanas

LABUHA-PM.com, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Hari Ulang Tahun (Harla) ke-13 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut) yang di pusatkan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Jum’at (5/2/2021) kemarin, mendapat sorotan tajam dari sesama fungsionaris serta pendiri Partai Gerindra Halsel, Muhammad Likur Abdul Latif.

Menurutnya Lukir, kegiatan rakerda dan harla ke-13 adalah dua momentum berbeda serta mempunyai arti yang sangat penting bagi kemajuan partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

“Rakerda semestinya dilakukan bersamaan dengan Harla. Ini dua hal yang penting dan mempunyai tujuan berbeda pula. Dalam anggaran dasar partai Gerindra disebutkan, rapat kerja daerah dilaksanakan minimal setahun sekali. Dan, rakerda adalah rapat pengambilan keputusan satu tingkat di bawah Kongres,” ujar M Lukir Abdul Latif pada poskomalut.com, Minggu (7/2/2021).

“Kalau melihat rakerda dan harla yang dilaksanakan oleh DPD Malut di Halsel kemarin, dapat disimpulkan ini adalah kegiatan akal-akalan Ketua DPD Gerindra Malut, Sahril Tahir. Karena tidak memahami situasi dan kondisi daerah saat ini, bahkan kondisi Partai Gerindra pasca Pilkada 2020,” sambugnya.

Mantan anggota DPRD Halsel sekaligus eks Ketua DPC Gerindra ini menegaskan, harusnya agenda dan keputusan yang diambil dalam rakerda menjadi pedoman serta alat ukur atas capaian keberhasilan Partai Gerindra sebagai partai politik yang menjadi jembatan aspirasi rakyat Provinsi Maluku Utara. Sehingga itu menjadi penting untuk melaksanakan rakerda bukan dengan sesuka hati.

“Yang lebih pantas sebagai partai yang dekat dengan rakyat maka, harus melihat situasi dan kondisi daerah saat ini. Misalnya, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Begitu banyak saudara kita yang terkena musibah banjir. Kenapa Gerindra tidak hadir dan membantu masyarakat disana supaya bisa dekat dengan rakyat,” beber mantan Ketua DPC Gerindra itu.

Paling tepat kata Likur, harusnya Harla ke-13 Partai Gerindra dilaksanakan di Halmahera Utara agar kegiatan sosial partai berupa penyerahan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir atau dapat dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota bukan melainkan terpusat yang tidak ada urgensinya.

“Agenda yang dibahas tidak obyektif, terkesan mimpi disiang bolong. Karena, yang dibahas agenda akal-akalan yang tidak memberikan manfaat bagi partai serta masyarakat Malut,” ujarnya.

Lukir bilang, Sahril Tahir sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Malut harusnya paham dan mengerti dinamika politik yang berkembang saat ini.

Ia menilai, yang paling tepat melaksanakan rakerda dalam agenda urgent adalah mengagendakan rapat daerah pimpinan daerah untuk membahas dan mengevaluasi hasil capaian pilkada di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara.

“Kenapa, karena calon yang di usung Partai Gerindra semuanya kalah. Bahkan, di Kabupaten Halmahera Selatan, Gerindra tidak ikut bertarung dalam pilkada 2020 kemarin padahal memiliki 3 Kursi di DPRD di parlemen,” ujarnya.

Ia menyatakan, pentingnya rakerda sesuai dinamika politik yang berkembang saat ini. DPD Gerindra Malut mengusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk disampaikan kepada Fraksi Gerindra di DPR RI agar dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu Malut dapat mencapai target perolehan suara 5 kursi.

“Artinya ada korelasi politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Malut serta kepentingan partai menjelang pemilu akan datang Ini yang harus dipahami ketua DPD Gerindra Malut,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPD Gerindra Sahril Tahir ketika dikonfirmasi, Minggu (7/2/2021) di sekretariat Gerindra menuturkan, Rakerda dan Harla ke-13 di Halsel bukan tanpa alasan.

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dapil Halut itu mengatakan, rakerda dan harla ke-13 sebelumnya sudah di agendakan pada 2020 lalu. Namun, karena masih di masa pandemi yang di batasi jumlah orang maka, di jadwalkan kembali Januari 2021 dan terlaksana pada bulan Jum’at, 5 Februari kemarin.

“Sebelumnya kita jadwalkan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Namun, pasca pilkada 2020, daerah yang melaksanakan hajatan demokrasi itu saat ini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi termasuk Bupati Halbar. Jadi, untuk koordinasi ketua tim gugus belum siap,” tuturnya.

“Terkait, peduli gempa di Halmahera Utara. DPD Partai Gerindra Maluku Utara sudah lebih dulu memberikan donasi untuk masyarakat pasca gempa di Kao dan Galela,” cetus Ketua DPD Gerindra Malut.

Meski mendapatkan kritikan dari mantan Ketua DPC Gerindra Halsel, Sahril Tahir berterima kasih atas kritikan pendiri Gerindra Halsel itu.

“Sebagai Kader Gerindra, pak Likur masih sangat peduli dengan partai. Dan beliau merupakan salah satu pendiri Partai Gerindra di Halmahera Selatan yang hingga saat ini masih setia dan peduli terhadap partai,” pungkasnya. (Bar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: