Utang Pihak Ketiga Mulai Dibayar

Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya. Foto (Istimewa).

SOFIFI-pm.com, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara bakal mulai melakukan pembayaran utang pihak ketiga yang melekat di masing-masing dinas. Meski begitu semuanya tergantung usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BPKAD Provinsi Malut Ahmad Purbaya mengatakan, sejauh ini sistem pembayaran utang pihak ketiga tidak ada kendala, hanya saja mekanisme pembayaran harus ada rekomendasi dari Inspektorta serta persetujuan Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD), sehingga ke depan tidak ada masaalah.

“Intinya BPKAD tidak masalah menyelesaikan utang pihak ketiga, yang terpenting ada rekomendasi Inspektorat dan persetujuan DPRD," ungkapnya kepada wartawan Selasa (31/5/2022).

Menurutnya, utang pihak ketiga yang melekat dari 15 Organisasi perangkat Daerah (OPD) itu juga segera di lakukan permintaan sehinggan BPKPAD dapat hitung untuk diselesaikan tahun ini, sehingga tahundepan tidak ada penumpukan utang. BPKAD siap membayar apabila diusulkan oleh OPD.

Olehnya itu dirinya berharap kepada OPD agar segara memasukan permintaan, untuk diproses, sebab tigas badan keuangan hanya siap meproses pembayarannya.

“Kalau ada perminta kami siap proses,” bebernya.

Lanjut Purbaya untuk saat ini SIMDA masih terkendala, sebab ada perubahan sistem antara SIMDA lama ke Simda baru. Jadi semua tetap disesuaikan. Dirinya berjanji dalam waktu dekat semua kendala itu sudah dapat teratasi, sehingga sistem penganggaran juga normal.

Komentar

Loading...