Wagub Puji Deprov Malut

Wakil Gubernur M Yasil Ali saat menyampaikan sambutan pada paripurna pengesahan 5 ranperda di Deprov Malut

Yasin: Sahkan 5 Ranperda Diawal Tahun, Sesuatu Bernilai dan Strategis

SOFIFI-PM.com, DPRD Provinsi Malut menggelar rapat paripurna pengesahan lima rencana peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (perda). Kelima ranperda yang disahkan wakil rakyat, , Kamis (23/1/2020), seluruhnya adalah inisiatif Deprov Malut, masing-masing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik Daerah.

Ranperda tentang Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan Wilayah Pelabuhan Perikanan Regional. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus; Ranperda tentang Penanggulangan Malaria; dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pengesahan lima Ranperda insiatif Deprov Malut ini dipimpin langsung ketua DPRD Malut Kuntu Daut, didampingi wakil Ketua Muhammad Abusama, Rahmi Husen. Disisi lain, Gubernur Abdul Gani Kasuba, Wakil Gubernur M Yasin Ali, bersama pimpinan SKPD juga hadir dalam paripurna tersebut.

Wakil
Gubernur M Yasin Ali saat menyampaikan sambutannyar menyampaikan, paripurna yang
digelar diawal tahun 2020 ini merupakan
sesuatu yang bernilai dan strategis. Mengingat,  dengan  disetujuinya 
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah, menandakan
kita telah menyelesaikan salah satu tugas konstitusional sebagai manifestasi amanah
rakyat yang dipercayakan. ”Semua ini terlaksana, karena adanya kesefahaman dan
kerjasama yang harmonis antara Dewan Yang Terhormat dengan Jajaran
Eksekutif,”ujarnya.

Menurutnya, Keterbukaan
Informasi Publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang  bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, pentingnya
hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi
Publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis.

Sementara, untuk Pusat  Pemasaran
dan Distribusikan Wilayah Pelabuhan Perikanan Regional, dimana diketahui perikanan merupakan kekayaan sumber daya alam yang memiliki peran penting
menopang kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya
masyarakat kepulauan dan pesisir dan Provinsi Maluku
Utara.

Lanjut mantan Bupati Halteng dua periode itu bahwa, untuk penyelenggaraan
Pendidikan Menengah dan Khusus, maka dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan pendidikan
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
diselenggarakan melalui pendidikan berbasis budaya. ”Optimalisasi potensi dan
keunggulan daerah sehingga menghasilkan sumberdaya manusia yang religius,
berkualitas, berbudaya dan kompetitif,” harapnya.

Dia
juga menegaskan, ranperda tentang Penanggulangan
Malaria sangat penting bagi kehidupan keseharian. Dengan perda ini, akan memberikan
arah, landasan hukum kepada semua pihak, dalam penaggulangan penyakit malaria.
Sebab, penyakit malaria merupakan penyakit menular yang dapat menimbulkan
kematian. ”Upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit malaria merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
dengan melibatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria,” katanya.

Terkait Ranperda Penyelenggaran
Sosial, maka dipahami bahwa kesejahteraan social merupakan suatu kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social Warga Negara dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. ”Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan.
Penyelenggaraan kesejahteraan social secara terencana, terarah dan
berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial,”katanya.

Ia menambahkan, Rancangan Peraturan Daerah ini akan Kami teruskan ke Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Nomor Register untuk diundangkan dalam Lembaran daerah  Provinsi Maluku Utara menjadi Peraturan Daerah. ”Setelah mengundangkan kami tindaklanjuti dengan merumuskan langkah-langkah operasional dengan mempersiapkan serta menetapkan produk hukum yang tingkatannya lebih rendah dari Peraturan Daerah, baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan instrumen hukum lainnya sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Daerah,” harapnya. (iel/red)

5 Perda Inisiatif Deprov

  1. Rancangan Peraturan Daerah
    tentang Keterbukaan
    Informasi Publik Daerah
  2. Rancangan Peraturan Daerah
    Provinsi Maluku Utara tentang Pusat
    Pemasaran dan DistribusiIkan Wilayah Pelabuhan Perikanan Regional
  3. Rancangan Peraturan Daerah
    Provinsi Maluku Utara tentang
    Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus
  4. Rancangan Peraturan Daerah
    Provinsi Maluku Utara tentang
    Penanggulangan Malaria
  5. Rancangan Peraturan Daerah
    Provinsi Maluku Utara tentang
    Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Komentar

Loading...