Wali Kota Tidore Sampaikan LPP APBD 2023 ke DPRD

Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt, H.Ali Ibrahim menyerahkan LPP APBD 2023 kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepuluan, Abdurahman Arsad.

TIDORE-pm.com, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H.Ali Ibrahim secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Dearah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksananaan (LPP) APBD 2023.

Penyampaian LPP APBD 2023 dalam rapat paripurna ke VI masa sidang III, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tidore, Kamis (20/6/2024).

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim mengatakan,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Perwakilan Provinsi Maluku Utara sudah selesai mengaudit LKPD 2023.

Berdasarkan audit tersebut Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluah) kalinya.

Hasil tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi bagi semua, terutama ketaatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, sehingga tidak mencederai amanat yang telah diberikan rakyat Kota Tidore Kepulauan.

Ali Ibrahim juga menguraikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan, Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.021.690.976.523 atau 98,4470 dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.081.017.360.470 atau terealisasi sebesar 95,85% dari jumlah yang dianggarkan,” ujar Ali.

Ali Ibrahim menambahkan bahwa saldo anggaran lebih Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 2023 yang tergambar dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih sebesar Rp30.417.505.286. Jumlah saldo anggaran lebih bersumber dari SiLPA 2023.

Diakhir sambutannya Ali Ibrahim juga menyampaikan jumlah saldo akhir kas Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Laporan Arus Kas (LAK) sebesar Rp30.455.210.519.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Abdurahman Arsad menuturkan, tujuan penyusunan LPP APBD, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

“Terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah,” tuturnya.

Komentar

Loading...