TERNATE-pm.com, Warga Kelurahan Jambula, Kota Ternate terdampak banjir merasa tidak diberlakukan secara adil oleh Pemerintah Kota Ternate maupun Provinsi Maluku Utara.
Pasalnya, penyaluran bantuan sosial melalui Dinas Sosial terkesan dipaksakan. Ada warga yang jelas terdampak banjir, namun oleh pemerintah tidak mendapat perhatian.
Muis Abdullah, salah satu warga RT01 Kelurahan Jambula mengungkapkan ia diminta menghapus sebagian data korban banjir.
Padahal di kelurahan tersebut terdapat 26 rumah warga yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu.
Muis yang juga Ketua RT01 kelurahan tersebut menyebut Dinas Sosial Provinsi dan Kota Ternate meminta kepada Kepala Kelurahan Jambula, Abuhari Samsudin melalui dirinya agar menghapus sebagian nama-nama korban menjadi delapan rumah terdampak banjir.
Dirinya merasa kecewa dengan sikap dua dinas tersebut yang meminta dirinya untuk menghapus sebagian data korban bencana alam.
“Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluki Utara dan Sekertaris Dinas Kota Ternate, meminta saya mengurangi jumlah penerima, padahal jumlah 26 rumah itu semuanya korban terdampak banjir, tapi saya disuruh kasemasuk delapan rumah saja,” beber Muis.
Muis juga mengajak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sekertaris Dinas Sosial Kota Terinate, meninjau langsung rumah warga yang terdampak banjir, sehingga tidak ada keraguan.
Namun pada saat ke lokasi banjir kata Muis, hanya satu rumah yang dilihat, sedangkan rumah lainnya tidak dicek.
“Saya sangat kecewa, karena sebagian warga saya yang terdampak banjir tidak mau diberikan bantuan oleh Dinas Sosial Kota Ternate dan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara,” kata Muis.
Untuk memastikan keakuratan keterangan Muis, awak media turut mengecek langsung kondisi rumah warga terdampak banjir, ditemukan sejumlah korban tidak mendapat bantuan dari pemerintah kota maupun provinsi.
Terpisah, Abuhari Samsudin ketika dikonfirmasi awak media menyebut data dari kelurahan awalnya terdapat 26 rumah yang terdampak banjir di RT01. Ia lantas meminta awak media mengonfirmasi langsung ke Muis Abdullah selaku ketua rukken tetangga setempat.
“Kalau lebih jelas langsung ke Ketua RT01 saja, itu sangat jelas,” singkatnya.
Hingga berita ini naik tayang, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Zen Kasim belum dapat dimintai keterangan.
Tinggalkan Balasan