SOFIFI-PM.com, Pemprov Maluku Utara (Malut) dinilai lemah membaca kondisi ekonomi Maluku Utara. Hal ini dapat dilihat dari materi pidato Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam sambutan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan 2020. Hal ini menunjukan Pemprov sangat lemah dalam merumuskan asumsi-asumsi makro.
Perubahan asumsi makro pembangunan Provinsi Maluku Utara dijabarkan yakni pertumbuhan ekonomi yang ditagetkan semula 7 sampai 8 persen mengalami perubahan menjadi nol sampai 2,5 persen. Laju inflasi yang diasumsikan 2 sampai 4 persen, tidak mengalami perubahan; Nilai ekspor diasumsikan tetap di atas 500 juta dollar AS; Nilai impor diasumsikan berubah dari 150 juta dollar menjadi lebih dari 650 juta dollar AS. Tingkat kemiskinan berada pada angka 6 persen berubah menjadi 6,4 sampai 7 persen dan tingkat pengangguran yang ditargetkan sebesar 4 persen, mengalami perubahan 6 persen.
“Dari data yang disajikan BPS dan indikasi apa yang akan berdampak pada perekonomian tidak cukup cakap dibaca oleh tim gubernur yang menyiapkan naskah pidato, menyiapkan naskah kebijakan umum APBD Perubahan 2020,” ungkap dosen ekonomi Unkhair Ternate, Mukhtar Adam.
Pria yang akrab disapa Bung Ota itu menilai, dari data yang disampikan gubernur, pada penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2020 awal Agustus lalu, menunjukan Pemprov sangat lemah membaca dinamika ekonomi Maluku Utara. Asumsi yang ditetapkan dalam RKPD induk saja, tidak mempertimbangkan dinamika ekonomi Malut yang saat ini mengalami konstraksi, jika dilihat pada kuartal-1 konstraksi bukan dipengaruhi oleh Covid-19.
”Sejak awal sudah diprediksi akan mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi Malut pada 2020, baik ada maupun tidak ada Covid-19, karena faktor yang mempengaruhi adalah sektor tambang, melalui kebijakan pembatasan ekspor feronikel yang eketif diberlakukan pada 1 Januari 2020 oleh pemerintah pusat, jadi akan dipastikan terkonstraksi,” katanya.
Laju ekonom Malut itu bahwa efek dari kebijakan itu, impor Maluku Utara yang mengalami pertumbuhan mencapai 5,35 persen, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Artinya barang-barang apa modal yang masuk ke Maluku Utara akan menjadi mesin produksi pertumbuhan yang efektif di kuartal 4, dengan terkontraksi 0,16 persen pada kuartal-2, dipengaruhi oleh beberapa sektor yang mengalami konstraksi sektor pertanian, industri, listrik dan gas, konstruksi, jasa komunikasi.
“Dari data ini, yang tumbuh positif industri mencapai 60,49 persen. Artinya proses produksi pada industri adalah modal bagi pertumbuhan yang cukup signifikan akan berkonstribusi pada perekonomian Maluku Utara.
“Kenapa dalam pidato dubernur, menunjukan pesimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang rendah, artinya tim gubernur yang merumuskan asumsi makro tidak cukup memahami dinamika ekonomi yang ditunjukan dari data-data yang di hasilkan BPS,” katanya.
Menurutnya, gubernur mestinya membangun optimistis bahwa ekonomi Maluku Utara berpotensi tumbuh di atas 5 persen jika kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung kolaborasi ekonomi antar wilayah. Karena data harga komoditi kelapa juga mengalami kenaikan sebagai efek perang dagang antara India dan Thailand di bidang perkebunan.
“Saat yang sama supplay kopra putih yang terus meningkat berimplikasi pada membaiknya harga kopra hitam dari harga Rp 5.000/kg menjadi Rp 7.400/kg adalah gambaran dari perbaikan ekonomi yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, pengangguran pedesaa, kemiskinan pedesaan dan inflasi di pedesaan, mestinya lebih di cermati,” harapnya.
Ia menambahkan, untuk itu diharapkan peran DPRD untuk memberikan pembelajaran kepada TAPD agar melakukan perbaikan dan revisi KUA yang tidak ada isi kajian mendalam dari asumsi makro yang disajikan gubernur di hadapan sidang DPRD. (iel/red)
Tinggalkan Balasan