SOFIFI-PM.com, Ketua Deprov Kuntu Daud meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) agar beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya buruk dalam penyerapan anggaran sudah harus dievaluasi.
Politisi PDIP ini mengatakan, DPRD memiliki catatan tersendiri terhadap kinerja SKPD. Selain itu, dia juga mengaku Deprov Malut kesulitan dalam pembahasan APBD 2021 sebab beberapa kepala dinas yang masih berstatus sebaga pelaksana tugas (Plt). Bahkan, beberapa SKPD yang saat ini menjabat sebagai Penjabat sementara (Pjs) di beberapa kepala daerah, Halbar, Tidore Kepulauan, Halut, Kepsul, Haltim.
“Tempat itu kan kosong, sebab pejabatnya dilantik menjadi karateker. Sementara, kita dalam pembahasan anggaran tidak boleh kosong harus diisi. Tong pembahasan anggaran pe susah, ini nanti pertanggungjawabannya bagaimana dong mau urus Pjs bupati sapa mau urus anggaran induk 2021,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap Gubernur AGK dapat mempertimbangkan beberapa SKPD yang yang saat ini berstatus sebagai karateker. “Agar tidak mengganggu pembahasan anggaran induk 2021,” pungkasnya. (iel/red)
Tinggalkan Balasan