LABUHA-pm.com, Proyek darurat normalisasi dan penguatan tebing sungai yang dikerjakan CV. Labuha Indah Berkarya di Desa Jojame, Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan disoal.
Berdasarkan informasi yang diterima, kegiatan dengan anggaran kurang lebih Rp3,5 miliar ini diduga bermasalah.
Pengambilan material pasir dan batu hanya cuma-cuma tanpa pembayaran ke desa maupun warga setempat.
Tak hanya itu, CV Labuha Indah Berkarya juga diduga mengambil material pasir di tepian pantai Desa Jojame.
Praktik pihak rekanan bisa berdampak pada abrasi pantai saat air laut pasang, karena tidak ada lagi talud penahan ombak.
Selain itu, pengambilan material juga diduga belum tanpa izin galian C.
Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib mengaku akan memanggil Kepala BPBD, Aswin Adam dan pihak kontraktor untuk dimintai keterangan.
“Kalau informasi ini benar, kami akan panggil Kepala BPBD dan pihak kontraktor. Karena setiap pekerjaan proyek itu materialnya harus dibayar apakah itu ke desa atau warga,” bebernya, Kamis (15/05/2025).
Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi kontraktor tidak membayar material. Sebab, proyek di Desa Jojame sumber anggarannya dari APBD.
“Jika, material yang diangkut itu masuk wilayah desa, maka pihak kontraktor harus membayar ke desa. Dan bila material yang diangkut itu ada di wilayah warga, maka harus dibayar ke warga yang bersangkutan itu,” tutur Safri.
Ia mengingatkan pihak rekanan agar menggunakan material itu harus benar-benar berkualitas sebagaimana standar pekerjaan fisik.
Apabila pasir yang dipakai itu berasal dari pantai Desa Jojame, harus dipastikan kualitasnya.
“Kalau pasir itu masih ada campuran dengan tanah dan air asin, saya kira ini harus dipertimbangkan. Karena proyek ini hasilnya nanti dinikmati masyarakat bertahun-tahun,” tegasnya.
Menurutnya, proyek itu merupakan prioritas pembangunan daerah rawan bencana.
Meski ini tidak sesuai rekomendasi DPRD, tetapi Bupati Halsel dengan kebijkannya menetapkan Desa Jojame sebagai prioritas pembangun utama.
“Artinya, bupati melalui kebijakannya, Jojame menjadi prioritas untuk pekerjaan pembangunan, karena sudah berulang-ulang kali dilanda banjir. Jadi kami minta agar kontraktor bekerja sesuai dengan prosedur dan paling penting adalah kualitas hasil pembangunannya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan