poskomalut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mengatakan, ketersediaan pupuk menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Petani tidak bisa dibiarkan mencari jalan sendiri ketika kebutuhan pupuk menjadi penentu keberlangsungan usaha pertanian.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya pembangunan dan penyiapan gudang untuk mendukung ketersediaan pupuk.

Namun, penguatan fasilitas tersebut masih terkendala anggaran yang diharapkan dapat ditopang melalui Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.

Wilayah Oba menjadi salah satu kawasan yang dinilai strategis lahan pertanian dan penguatan ketersediaan pupuk, karena memiliki aktivitas pertanian cukup besar.

Karena itu, sejumlah titik nantinya disiapkan sebagai lokasi pendukung ketersediaan pupuk.

Dinas Pertanian dan Pangan akan memastikan stok dan distribusi pupuk benar-benar menjangkau kebutuhan petani di lapangan.

“Persoalan pupuk tidak boleh hanya dibebankan kepada petani. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan dasar petani tersebut tersedia,” ujar Muhammad Sinen di sela pelantikan DPD Himpunan Keluarga Tani Indonesia (KHTI) di Sahid Hotel, Ternate, Senin (21/9/2026).

“Petani itu tidak boleh dilepas begitu saja. Harus ada kontrol dari pemerintah. Semua ini tergantung pemerintah. Kalau pemerintah hadir, petani pasti akan hidup,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah mendapat kepercayaan memimpin HKTI Tidore, dirinya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengawal ketersediaan pupuk.

Menurutnya, kehadiran pemerintah juga memberikan pendampingan, edukasi dan semangat kepada petani agar mereka mampu bertahan dan mengembangkan sektor pertanian.

“Kalau pemerintah biarkan petani berjalan sendiri, sampai kapan pun tidak akan mungkin. Jadi pemerintah harus hadir untuk memberikan semangat dan edukasi terhadap petani,” ujarnya.

Ia memastikan langkah pemerintah menyiapkan gudang dan titik-titik ketersediaan pupuk tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi dilanjutkan dengan sistem distribusi yang mampu menjawab kebutuhan petani.

“Pemerintah harus hadir. Petani jangan dibiarkan berjuang sendiri,” tukasnya.

Mag Fir
Editor