poskomalut, Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan aset pasar di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
Ratusan pedagang diketahui menempati kios dan los pasar tanpa dilengkapi perjanjian sewa atau kontrak kerja sama resmi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM).
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) C serta konfirmasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Disperindagkop dan UKM tercatat memiliki 38 bangunan pasar.
Namun, auditor menemukan pengelolaan pemanfaatan kios dan los pada enam pasar aktif belum berjalan tertib. Mayoritas pedagang yang menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah tanpa dokumen perjanjian sewa yang sah.
Temuan tersebut memperlihatkan lemahnya administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Padahal, pengelolaan aset pasar semestinya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pedagang, tetapi juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BPK juga menyoroti belum optimalnya koordinasi antara Bendahara Barang dan Bendahara Penerimaan. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya basis data pedagang yang valid dan mutakhir.
Akibatnya, pemerintah daerah berisiko kehilangan kendali terhadap pemanfaatan aset sekaligus menghadapi potensi kebocoran penerimaan daerah dari aktivitas sewa fasilitas pasar.
Dalam rincian pemeriksaan, persoalan tersebut ditemukan di sejumlah pasar pada beberapa kecamatan.
Di Kecamatan Kota Maba, sebanyak 139 pedagang di Pasar Faifiye tercatat beroperasi tanpa perjanjian sewa. Hanya satu pedagang yang memiliki dokumen resmi.
Kondisi serupa ditemukan di Pasar Jiko Mobon. Dari sembilan pedagang yang tercatat, tujuh di antaranya belum memiliki perjanjian sewa, sementara hanya dua pedagang yang mengantongi dokumen sah.
Temuan lebih besar terdapat di Pasar Fadeldelah, Kecamatan Maba. Seluruh 113 pedagang yang beraktivitas di pasar tersebut tercatat belum didukung dokumen perjanjian sewa.
Sementara di Pasar Rakyat Kasuba Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, enam dari 11 pedagang aktif belum memiliki kontrak sewa.
Adapun di wilayah Wasile, sebanyak 13 pedagang di Pasar Opeyang, Kecamatan Wasile, tercatat tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi. Di Pasar Jati Luhur, Kecamatan Wasile Timur, lima pedagang juga belum mengantongi perjanjian sewa.
Temuan auditor tersebut justru berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Disperindagkop dan UKM Haltim, Rickoh Debeturu.
Rickoh membantah bahwa sejumlah pasar di wilayahnya belum memiliki dokumen kerja sama. Ia mengklaim fasilitas pasar, termasuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon, dan pasar di wilayah Wasile, telah dilengkapi perjanjian sewa resmi.
“Untuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon di Kecamatan Maba, dan pasar di Wasile sudah ada kerja sama atau perjanjian sewa resmi semuanya,” ujar Rickoh.
Ia bahkan menegaskan bahwa seluruh pasar di Halmahera Timur telah memiliki izin dan perjanjian kerja sama. Menurutnya, pengelolaan pasar juga berdampak positif terhadap peningkatan PAD.
“Bukan hanya pasar di Kota Maba, tetapi semua sudah memiliki izin perjanjian kerja sama terkait pasar di wilayah Halmahera Timur. Peningkatan PAD juga mencapai 70 hingga 80 persen, sehingga untuk tahun 2026 ini melampaui target,” pungkasnya.
Meski begitu, bantahan Rickoh justru menyisakan pertanyaan mengenai kesesuaian dokumen yang dimiliki dinas dengan hasil pemeriksaan auditor. Terlebih, BPK secara spesifik mencatat ratusan pedagang belum memiliki perjanjian sewa.
Tinggalkan Balasan