Arahkan PTT Jemput Bupati, Akademisi Sebut Sekda Halsel Cari Aman

Akademisi Halmahera Selatan, Muhammad K Faisal.

LABUHA-pm.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Saiful Turui disinyalir mencari posisi aman dibalik upaya Bupati Usman Sidik memperjuangkan penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Hal ini dilihat dari instruksi kepada sejumlah kepala dinas untuk mengarahkan seluruh PTT menjemput kedatangan Bupati Usman Sidik di Bandara Usman Sadik, pukul 11.30 WIT, Selasa (24/1/2023).

"Pak kadis..arahkan semua pegawai PTT besok jamput pak bupati di bandara Usman Sadik jam 11.30 WIT, tanpa kecuali. wajib jemput ya...ini sebagai penghargaan pegawai PTT atas kebijakan pak bupati yang tetap mempertahankan PTT tahun 2023," bunyi isntruksti Sekda yang dikirim melalui pesan WhatsApp.

"Assalammuallaikum, sesuai dengan instruksi Pak Sekda diatas dimohonkan agar seluruh PTT wajib untuk melaksanakannya sebagai penghargaan atas komitmen Pak Bupati dalam mempertahankan PTT," bunyi pesan singkat WhatsApp yang beredar di media sosial.

Akademisi Halmahera Selatan, Muhammad K Faisal menanggapi arahan sekda terkait penjemputan bupati terindikasi cari aman.

Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairat (STAIA) Labuha itu menyebutkan, terkait PTT sudah disampaikan Menpan-RB dan masih dalam tahap kajian DPR RI bersama Menteri Keuangan dan telah ditetapkan tiga opsi yakni, menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer atau mengangkat secara berkala sesuai skala prioritas dimulai dari bidang pendidikan dan kesehatan.

"Dalam tahap ini bukan hanya wilayah Halmahera Selatan, melainkan secara nasional. Dan sampai sekarang mengenai peraturan pemerintah tentang menghilangkan pegawai honorer masih dikaji," ujarnya.

Sesuai dengan jumla pegawai honorer atau non PNS dalam portal BKN sebanyak 1.879.903 di dalam lingkup daerah dan sebagian besar memahami kinerja secara profesional.

Selain itu, pegawai non PNS yang memenuhi standar atau syarat akan didorong ikut serta dalam mengikuti PNS atau PPPK sesuai dengan UU no 5 tahun 2014 tentang ASN.

"Kalau mengenai dengan penjemputan bupati oleh tenaga PTT yang diinstruksikan Sekda Halsel kayaknya sedikit mengarah ke sesuatu tertentu," pungkasnya.

Komentar

Loading...