Bawaslu Halsel Intens Lakukan Pengawasan Legislatif

Ketua Asman Jamel, Rais Kahar dan juga Kahar Yasin ketiga Komisioner Bawaslu Halsel saat ditemui awak media.

LABUHA-pm.com, Bawaslu Halmahera Selatan, Maluku Utara, kembali mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan sejumlah profesi yang dilarang menjadi anggota partai politik.

Hal ini disampaikan Ketua dan Komisioner Bawaslu Halsel saat disambangi sejumlah awak media, Rabu (3/5/2023).

Pada kesempatan itu Ketua Bawaslu Halsel mengungkapkan terdapat tujuh profesi yang dilarang menjadi anggota partai politik yakni, ASN, TNI-POLRI, kepala desa, perangkat desa dan BPD serta PKH.

ASN sendiri dilarang dengan jenis UU PP No 37/2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Parpol. Polri, dengan jenis UU No 2/2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia pada pasal 28 ayat (1) bahwa kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Sementara itu, TNI dengan UU No 34/2014 tentang TNI pada pasal 39 dimana prajurit TNI dilarang menjadi anggota Parpol dan tidak terlibat pada kegiatan politik praktis.

Tak hanya itu, kepala desa dan perangkat desa juga dilarang menjadi anggota Parpol sebagaimana UU No  6/2014 tentang Desa pasal 29 huruf g dan UU no 6/2014 pasal 64 huruf g perangkat desa dilarang menjadi pengurus parpol.

Selain itu, BPD desa dan PKH dilarang menjadi anggota Parpol dan terlibat dalam aktivitas politik praktis sebagaimana di atur dalam undang-undang No 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 01/Ljs/08/2018 tentang kode etik sumber daya manusia program keluarga harapan dengan pasal 10 huruf i larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang meliputi mendaftar menjadi calon anggota DPRD, Calon pilkada, serta terlibat dalam aktivitas politik praktis lainnya.

Lebih lanjut, larangan itu juga berlaku bagi tenaga pendamping profesional yang disingkat menjadi TPP juga dilarang menjadi anggota Parpol sebagaimana Keputusan menteri desa PDTT republik Indonesia nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat Desa.

Dewan pengawas atau komisaris BUMN dan direksi juga dilarang menjadi anggota Parpol serta terlibat dalam aktivitas politik praktis dan tidak pula mencalonkan diri, sebagaimana Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas pasal 6 huruf k dan pasal 35 huruf 1.

Bawaslu Halsel juga menyampaikan tiga potensi pelanggaran dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di KPU untuk Pileg 2024.

Asman menyampaikan bahwa Bawaslu secara kelembagaan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya Pileg.

"Ini menjadi bentuk upaya kita sebagai lembaga pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah Kabupaten ini,” ujarnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Halmahera Selatan, Kahar Yasim menyebut, tiga potensi pelanggaran itu terdiri dari administrasi, sengketa proses sengketa antara partai politik dan KPU serta pelanggaran pidana.

“Jadi ada tiga dugaan pelanggaran itu yang akan terjadi pada fase pendaftaran Bacaleg. Tapi prinsipnya kita tetap awasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,"sebutnya

Senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum Parmas dan Humas Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar menambahkan bahwa sebagai langkah pencegahan pelanggaran di tahapan pengajuan Bacaleg tersebut, pihaknya telah mengeluarkan dua surat imbauan kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan KPU.

“Pertama surat nomor 103 kepada seluruh partai politik peserta Pemilu, kedua surat nomor 104 tahun 2023 kepada KPU Halsel," bebernya.

Komentar

Loading...